Rangkuman kondisi perkoperasian dan cara memajukan koperasi di Indonesia

Keadaan Ekonomi koperasi diindonesia sudah mulai meningkat dari tahun sebelumnya ini sangat terlihat pada keadaan awal ekonomi koperasi yang dari awal dibangun sampai dengan masa peningkatannnya masih sempat arus pasang surut dalam proses peningkatannya.Keadaan ini disebabkan kurang antusiasi dari masyarakat, keadaan ekonomi dan perasaan ingin maju yang masih sangat minim dari masyarakat. Apalagi masyarakat Indonesia  masih kurang mendapat informasi tentang keuntungan dalam berkoperasi.Dan pada saat permulaan pembangunan ekonomi yang berprinsip koperasi ini masyarakat masih agak enggan untuk memulainya karena masih belum terlihat keuntungan yang akan mereka dapat, dan juga pemerintah pada saat itu belum gencar mensosialisasikan itu disebabkan karena pada awal terbentuknya koperasi Teknologi masih sangat sederhana sehingga dalam jangkauan untuk sosialisasi agak sulit dan terbatas.

Walaupun seperti itu ,setelah lebih dari 50 tahun keberadaannya, Lembaga koperasi yang diharapkan menjadi pilar atau soko guru perekonomian nasional, lembaga gerakan ekonomi

rakyat masih sering dipertanyakan dan selalu menjadi bahan perdebatan karena

tidak jarang koperasi dimanfaatkan di luar kepentingan generiknya.Data tahun 2006, secara kuantitatif jumlah keseluruhan koperasi di Indonesia tercatat sebanyak 138.411 unit, dengan jumlah anggota 27.042.342 orang. Dari jumlah tersebut jumlah koperasi aktif hanya sebanyak 43.703 unit atau hanya sekitar 31,5 persen saja. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi sebagai lembaga Sosial-ekonomi memiliki derajat kompleksitas yang lebih tinggi seperti sarat

dengan aspek kemanusiaan, sosial, budaya, ekonomi dan manajemen bisnis

dibandingkan dengan organisasi ekonomi semata yang mempengaruhi keunikan

dan kerumitan tersendiri dalam manajemennya.

Dengan seiring berjalannya keadaan koperasi yang sudah mulai normal kembali dan juga terjadi peningkatan, Indonesia berusah terus untuk menciptakan perekonomian yang berbasis koperasi karena dalam proses kegiatannya.Keadaan ini sangat terlihat jelas di berbagai darerah-daerah dindonesia yang mulai banyak membangun KOPERASI unit desa yang dalam proses berjalannya masyarakat pedesaan merasa sangat terbantu oleh adanya pendirian koperasi ini.Selain itu pemerintah juga ikut andil dalam berusaha meningkatkan kualitas perkoperasian di setiap titik-tik tempat yang sudah mulai menggunakan atau membangun koperasi dalam menjalankan struktur ekonomi.Pemerintah juga gencar dalam mensosialisasikan keuntungan yang akan didapat jika menjadi anggota koperasi.Ikut sertanya pemerintah dalam memajukan koperasi di Indonesia tidak lain dan tidak bukan adalah semata untuk memajukan kegiatan ekonomi Indonesia yang terpuruk dan mengangkat derajat ekonomi Indonesia dan berusaha keluar dari masalah Kemiskinan dan Pengangguran.Walaupun pada kenyataannya Indonesia masih sulit dalam berusaha meningkatkan keadaan ekonomi Indonesia setelah krisis ekonomi 1991 tetapi Indonesia tetap optimis dalam berusah untuk meningkatkan Perekonomiannya.

Hal-hal yang bisa dilakukan oleh koperasi agar koperasi masih dapat berjalan dengan dan dapat terus meningkatkan kinerjanya guna meningkatkan ekonomi Indonesia maka koperasi harus bisa melakukan

1. Merekrut  anggota yg berkompeten

2. Meningkatkan daya jual koperasi dan melakukan sarana promosi

3.   Merubah kebijakan pelembagaan koperasi

4.   Menerapkan sistem GCG

5.   Memperbaiki koperasi secara menyeluruh

6.   Membenahi kondisi internal koperasi

7.   Penggunaan kriteria identitas

8.   Menghimpun kekuatan ekonomi dan kekuatan politis

Dengan adanya hal-hal yang bisa dilakukan untuk memajukan koperasi maka diharapkan koperasi yang ada di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan dapat terus berkembang sehingga Indonesia dapat merentaskan masalah ekonomi yang terpuruk dalam kemiskinan dan keterpurukan ekonomi yang sudah sangat parah yang bermula pada krisis moneter yang dampaknya masih sangat terasa sampai saat ini.

Cara Memajukan Koperasi di Indonesia

Hal-hal yang bisa dilakukan dalam memajukan koperasi di Indonesia bisa dengan cara meningkatkan kualitas manajerial dalam proses penjalanan koperasi berikut ini penjelasan yang lebih luas tentang cara meningkatkan perkoperasian di Indonesia.

1. Merekrut  anggota yg berkompeten

Dalam prose awal perekrutan SDM (Sumber daya manusianya ) koperasi harus memiliki standarisasi yaitu dengan cara membuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota yang ingin bergabung dalam koperasi yang sedang dibangun, dan seberapa yakin keinginan mereka untuk maju dengan koperas.Karena didalam proses jalannya koperasi dibutuhkan usaha dan manajerial yang baik agar koperasi yang dibangun dapat going concert atau bertahan dalam usia yang panjang.

2. Meningkatkan daya jual koperasi dan melakukan sarana promosi

Koperasi harus bisa meningkatkan daya jual mungkin dengan cara meningkatkan kualitas barang yang dihasilkan dan juga membangun kepercayaan sesame anggota.Dan tidak hanya itu, koperasi pun memerlukan sarana promosi untuk mengekspose kegiatan usahanya agar dapat diketahui oleh masyarakat umum seperti badan usaha lainnya salah satu caranya dengan menyebarkan brosur dan membuat spanduk agar masyarakat mengetahuinya. Dengan cara ini diharapkan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di koperasi.

3.   Merubah kebijakan pelembagaan koperasi

Dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat kebijakan pelembagaan koperasi dilakukan degan pola penitipan, yaitu dengan menitipkan koperasi pada dua kekuatan ekonomi lainnya. Oleh sebab itu saya akan merubah kebijakan tersebut agar koperasi dapat tumbuh secara normal layaknya sebuah organisasi ekonomi yang kreatif, mandiri, dan independen.

4.   Menerapkan sistem GCG

Koperasi perlu mencontoh implementasi good corporate governance(GCG) yang telah diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum perseroan. Implementasi GCG dalam beberapa hal dapat diimplementasikan pada koperasi. Untuk itu, regulator, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM perlu memperkenalkan secara maksimal suatu konsep good cooperative governance (disingkat juga dengan GCG) atau tatakelola koperasi yang baik.

Perkembangan koperasi di Indonesia semakin lama semakin menunjukkan perkembangan menggembirakan. Sebagai salah satu pilar penopang perekonomian Indonesia, keberadaan koperasi sangat kuat dan mendapat tempat tersendiri di kalangan pengguna jasanya. Koperasi telah membuktikan bahwa dirinya mampu bertahan di tengah gempuran badai krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Keberadaan koperasi semakin diperkuat pula dengan dibentuknya Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang salah satu tugasnya adalah mengembangkan koperasi menjadi lebih berdaya guna. Koperasi sangat diharapkan menjadi soko guru perekonomian yang sejajar dengan perusahaan-perusahaan dalam mengembangkan perekonomian rakyat.
Analogi sederhana yang dikembangkan adalah jika koperasi lebih berdaya, maka kegiatan produksi dan konsumsi yang jika dikerjakan sendiri-sendiri tidak akan berhasil, maka melalui koperasi yang telah mendapatkan mandat dari anggota-anggotanya hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih berhasil. Dengan kata lain, kepentingan ekonomi rakyat, terutama kelompok masyarakat yang berada pada aras ekonomi kelas bawah (misalnya petani, nelayan, pedagang kaki lima) akan relatif lebih mudah diperjuangkan kepentingan ekonominya melalui wadah koperasi. Inilah sesungguhnya yang menjadi latar belakang pentingnya pemberdayaan koperasi.

Namun demikian, kenyataan membuktikan bahwa koperasi baru manis dikonsep tetapi sangat pahit perjuangannya di lapangan. Semakin banyak koperasi yang tumbuh semakin banyak pula yang tidak aktif. Bahkan ada koperasi yang memiliki badan hukum namun tidak eksis sama sekali. Hal ini sangat disayangkan karena penggerakan potensi perekonomian pada level terbawah berawal dan diayomi melalui koperasi. Oleh karena itu, koperasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang dengan berpegang pada tata kelola yang tradisonal dan tidak berorientasi pada pemuasan keperluan dan keinginan konsumen. Koperasi perlu diarahkan pada prinsip pengelolaan secara modern dan aplikatif terhadap perkembangan zaman yang semakin maju dan tantangan yang semakin global.

Koperasi perlu mencontoh implementasi good corporate governance(GCG) yang telah diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum perseroan. Implementasi GCG dalam beberapa hal dapat diimplementasikan pada koperasi. Untuk itu, regulator, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM perlu memperkenalkan secara maksimal suatu konsep good cooperative governance (disingkat juga dengan GCG) atau tatakelola koperasi yang baik.
Konsep GCG sektor koperasi perlu dimodifikasi sedemikian rupa untuk menjawab tantangan pengelolaan koperasi yang semakin kompleks. Implementasi GCG perlu diarahkan untuk membangun kultur dan kesadaran pihak-pihak dalam koperasi untuk senantiasa menyadari misi dan tanggung jawab sosialnya yaitu mensejahterakan anggotanya.
Dalam mengimplementasikan GCG, koperasi Indonesia perlu memastikan beberapa langkah strategis yang memadai dalam implementasi GCG. Pertama, koperasi perlu memastikan bahwa tujuan pendirian koperasi benar-benar untuk mensejahterakan anggotanya. Pembangunan kesadaran akan tujuan perlu dijabarkan dalam visi,misi dan program kerja yang sesuai. Pembangunan kesadaran akan mencapai tujuan merupakan modal penting bagi pengelolaan koperasi secara profesional, amanah, dan akuntabel.

5.   Memperbaiki koperasi secara menyeluruh

Kementerian Koperasi dan UKM perlu menyiapkan blue print pengelolaan koperasi secara efektif. Blue print koperasi ini nantinya diharapkan akan menjadi panduan bagi seluruh koperasi Indonesia dalam menjalankan kegiatan operasinya secara profesional, efektif dan efisien. Selain itu diperlukan upaya serius untuk mendiseminasikan dan mensosialisasikan GCG koperasi dalam format gerakan nasional berkoperasi secara berkesinambungan kepada warga masyarakat, baik melalui media pendidikan, media massa, maupun media yang lainnya yang diharapkan akan semakin memajukan perkoperasian Indonesia.

6.   Membenahi kondisi internal koperasi

Praktik-praktik operasional yang tidak tidak efisien, mengandung kelemahan perlu dibenahi. Dominasi pengurus yang berlebihan dan tidak sesuai dengan proporsinya perlu dibatasi dengan adanya peraturan yang menutup celah penyimpangan koperasi. Penyimpangan-penyimpangan yang rawan dilakukan adalah pemanfaatan kepentingan koperasi untuk kepentingan pribadi, penyimpangan pengelolaan dana, maupun praktik-praktik KKN.

7.   Penggunaan kriteria identitas

Penggunaan prinsip identitas untuk mengidentifikasi koperasi adalah suatu hal yang agak baru, dengan demikian banyak koperasiwan yang belum mengenalnya dan masih saja berpaut pada pendekatan-pendekatan esensialis maupun hukum yang lebih dahulu, yang membuatnya sulit atau bahkan tidak mungkin untuk membedakan suatu koperasi dari unit-unit  usaha lainnya seperti kemitraan, perusahaan saham atau di Indonesia dikenal dengan Perseroan Terbatas (PT).

Dengan menggunakan kriteria identitas, kita akan mampu memadukan pandangan-pandangan baru dan perkembangan-perkembangan muktahir dalam teori perusahaan ke dalam ilmu koperasi.

8.   Menghimpun kekuatan ekonomi dan kekuatan politis

Kebijaksanaan ekonomi makro cenderung tetap memberikan kesempatan lebih luas kepada usaha skala besar. Paradigma yang masih digunakan hingga saat ini menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh usaha skala besar dengan asumsi bahwa usaha tersebut akan menciptakan efek menetes ke bawah. Namun yang dihasilkan bukanlah kesejahteraan rakyat banyak melainkan keserakahan yang melahirkan kesenjangan. Dalam pembangunan, pertumbuhan memang perlu, tetapi pencapaian pertumbuhan ini hendaknya melalui pemerataan yang berkeadilan.

Pada saat ini, belum tampak adanya reformasi di bidang ekonomi lebih-lebih disektor moneter, bahkan kecenderungan yang ada adalah membangun kembali usaha konglomerat yang hancur dengan cara mengkonsentrasikan asset pada permodalan melalui program rekapitalisasi perbankan.

Dalam menghadapi situasi seperti ini, alternatif terbaik bagi usaha kecil termasuk koperasi adalah menghimpun kekuatan sendiri baik kekuatan ekonomi maupun kekuatan polotis untuk memperkuat posisi tawar dalam penentuan kebijakan perekonomian nasional. Ini bukanlah kondisi yang mustahil diwujudkan, sebab usaha kecil termasuk koperasi jumlahnya sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah nusantara sehingga jika disatukan akan membentuk kekuatan yang cukup besar.

Dengan ini diharapkan dapat memajukan koperasi sebagai salah satu sektor perekonomian di Indonesia. Juga diharapkan koperasi dapat bersaing di perekonomian dunia. Saya sangat mengharapkan agar koperasi di Indonesia dapat terus maju dan berkembang karena koperasi adalah salah satu badan usaha yang menyediakan fasilitas untuk masyarakat kecil dan menengah. Semoga dengan ini dapat membangun koperasi yang lebih baik lagi.

Sumber

• http://kennysiikebby.wordpress.com/2010/09/25/usaha-usaha-yang-dilakukan-untuk-memajukan-koperasi/

Kondisi perkoperasian Indonesia

Tak dapat disangkal, bahwa masyarakat di berbagai belahan dunia, atau negara sebagai representasi institusional secara keseluruhan, telah memasuki suatu medan globalisasi yang dicirikan salah satunya melalui perdagangan bebas. Berbagai kesepakatan, jalinan kerjasama, perjanjian multilateral, berbagai kelompok negara maju dan berkembang, penyatuan mata uang, dan lain-lain, merupakan suatu wujud dari lintas batas geografis-regional menuju pada kepentingan ekonomi internasional yang tak terhindarkan sehingga Indonesia berusaha untuk meningkatkan ekonomi dengan cara koperasi.

Lembaga koperasi sejak awal diperkenalkan baik di negara-negara Eropa Barat

sebagai tempat kelahirannya maupun di Indonesia sudah diarahkan untuk mampu

mengatasi masalah sosial ekonomi masyarakat golongan ekonomi lemah yang

kurang beruntung dalam sistem ekonomi pasar liberal kapitalistik.

· Oleh banyak kalangan, Lembaga koperasi diyakini sangat sesuai dengan budaya

dan tata kehidupan bangsa Indonesia dengan nilai-nilai saling kerja sama (gotong

royong), menolong diri sesndiri, solidaritas, kejujuran, keterbukaan,

mengutamakan kebersamaan dan keadilan serta beberapa esensi moral positif

lainnya.

Koperasi di Indonesia melalui perjalanan yang panjang dan berat. Dimulai dari prakarsa R. Aria Wiria Atmadja, seorang patih di Purwokerto, pada tahun 1896 mendirikan Bank Pertolongan dan Tabungan (Hulp en Spaar Bank) yang bertujuan menolong pegawai negeri dari jeratan utang lintah darat. Dari situ, pada tahun 1908, Budi Utomo menganjurkan berdirinya Koperasi Konsumsi/Koperasi Kebutuhan Sehari-hari. Tahun 1913 Serikat Dagang Islam mendirikan toko koperasi dan memelopori  Koperasi Konsumsi, Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan.  Pada tahun 1915 pemerintah Belanda mengeluarkan Peraturan Raja No. 431 Tahun 1915 yang mengatur perkoperasian di Hindia Belanda. Tahun 1920 dibentuklah komisi yang mempelajari: (1) Apakah bentuk koperasi itu bisa bermanfaat bagi rakyat Indonesia, dan (2) Sekaligus menyiapkan sebuah konsep undang-undang yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.Sejak tahun 1927 koperasi di Indonesia tumbuh dengan baik dan makin meluas. Selain Koperasi Konsumsi dan Koperasi Batik, tumbuh koperasi-koperasi yang lain seperti koperasi perikanan, kredit dan kerajinan. Pada tahun 1930 didirikan Jawatan Koperasi sebagai bagian dari Departemen Dalam Negeri, kemudian tahun 1935 dimasukkan menjadi bagian Departemen Koperasi, dan pada tahun 1936, atas anjuran Jawatan Koperasi didirikan pusat-pusat koperasi seluruh Indonesia, yaitu Gapki (Gabungan Pusat Koperasi Indonesia). Sampai akhirnya, pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat, Gerakan Koperasi Indonesia mengadakan kongresnya yang pertama dalam alam Indonesia merdeka. Lantas tanggal 12 Juli dijadikan sebagai Hari Koperasi, yaitu hari di mana bangsa Indonesia bertekad melaksanakan UUD 1945, khususnya Pasal 33 Ayat 1. Tahun 1949 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Perkoperasian No. 147/1949 (tidak berbeda dengan No. 91/1927). Dalam Kongres Koperai tanggal 12 Juli 1953 Gerakan Koperasi mengangkat Bapak Dr Mohammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia berdasarkan pertimbangan koperasi sebagai bentuk perekonomian rakyat yang sesuai dengan aspirasi rakyat itu sendiri. Salah satu penggalan pidato Bung Hatta, pada 1951, yang patut kita renungkan sampai sekarang adalah: ”... Makmur koperasinya, makmurlah hidup mereka (anggota) bersama, rusak koperasinya, rusaklah hidup mereka (anggota) bersama."  Tetapi dengan berjalannya seiring waktu koperasi mengalami kemunduran, ini terlihat pada periode 1966 – 1976 pendidikan koperasi mengalami kemunduran yang drastis. Dalam keadaan demikian AKOP "12 Juli" masih tetap ‘survive’ walaupun hanya berhasil menarik dan mendidik beberapa puluh mahasiswa saja. Selain AKOP "12 Juli" juga Akop Ujung Pandang dapat bertahan, tetapi Akop Yogyakarta dan Akop lainnya pada akhirnya tidak dapat mempertahankan keberadaannya. Bantuan pemerintah terhadap AKOP "12 Juli" baru mulai nampak sejak tahun 1977 dan sejak itulah lembaga pendidikan tinggi ini mulai hidup kembali. Menginjak tahun 1979 kegiatan kurikuler AKOP "12 Juli" berjalan dalam keadaan relatif "Normal" kembali, dan pada tahun 1979 itulah tercetus gagasan untuk meningkatkan jenjang lembaga pendidikan ini dari tingkat akademi ke tingkat universitas/institut. · Setelah lebih dari 50 tahun keberadaannya, Lembaga koperasi yang diharapkan menjadi pilar atau soko guru perekonomian nasional, lembaga gerakan ekonomi rakyat masih sering dipertanyakan dan selalu menjadi bahan perdebatan karena tidak jarang koperasi dimanfaatkan di luar kepentingan generiknya. · Data tahun 2006, secara kuantitatif jumlah keseluruhan koperasi di Indonesia tercatat sebanyak 138.411 unit, dengan jumlah anggota 27.042.342 orang. Dari jumlah tersebut jumlah koperasi aktif hanya sebanyak 43.703 unit atau hanya sekitar 31,5 persen saja. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi sebagai lembaga sosial-ekonomi memiliki derajat kompleksitas yang lebih tinggi seperti sarat dengan aspek kemanusiaan, sosial, budaya, ekonomi dan manajemen bisnis dibandingkan dengan organisasi ekonomi semata yang mempengaruhi keunikan dan kerumitan tersendiri dalam manajemennya.                                          Jika melihat posisi koperasi pada hari ini sebenarnya masih cukup besar harapan kita kepada koperasi. Memasuki tahun 2000 posisi koperasi Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55-60 persen dari keseluruhan aset koperasi dan dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Pada akhir-akhir ini posisi koperasi dalam pasar Perkreditan mikro menempati tempat kedua setelah BRI-unit desa dengan pangsa sekitar 31%. Dengan demikian walaupun program pemerintah cukup gencar dan menimbulkan distorsi pada pertumbuhan kemandirian koperasi, tetapi hanya menyentuh sebagian dari populasi koperasi yang ada. Sehingga pada dasarnya masih besar elemen untuk tumbuhnya kemandirian koperasi. Dengan seiring berjalannya keadaan koperasi yang sudah mulai normal kembali dan juga terjadi peningkatan, Indonesia berusah terus untuk menciptakan perekonomian yang berbasis koperasi karena dalam proses kegiatannya.Keadaan ini sangat terlihat jelas di berbagai darerah-daerah dindonesia yang mulai banyak membangun KOPERASI unit desa yang dalam proses berjalannya masyarakat pedesaan merasa sangat terbantu oleh adanya pendirian koperasi ini.Selain itu pemerintah juga ikut andil dalam berusaha meningkatkan kualitas perkoperasian di setiap titik-tik tempat yang sudah mulai menggunakan atau membangun koperasi dalam menjalankan struktur ekonomi.Pemerintah juga gencar dalam mensosialisasikan keuntungan yang akan didapat jika menjadi anggota koperasi.Ikut sertanya pemerintah dalam memajukan koperasi di Indonesia tidak lain dan tidak bukan adalah semata untuk memajukan kegiatan ekonomi Indonesia yang terpuruk dan mengangkat derajat ekonomi Indonesia dan berusaha keluar dari masalah Kemiskinan dan Pengangguran.Walaupun pada kenyataannya Indonesia masih sulit dalam berusaha meningkatkan keadaan ekonomi Indonesia setelah krisis ekonomi 1991 tetapi Indonesia tetap optimis dalam berusah untuk meningkatkan Perekonomiannya.

  

Sumber

• ·         http://smecda.com/kajian/files/hslkajian/KAJIAN%20PROSPEK%20KOPERASI%20DARI%20PERSPEKTIF%20DISIPLIN%20ILMU%20MANAJEMEN%20KOPERASI/1-PENDAHULUAN.pdf

• http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/reposisi%20koperasi.htm

• ·         http://lensa.diskopjatim.go.id/halaman-utama/surat-redaksi/191-makmur-koperasi-makmur-pula-anggota.html

• ·         http://www.ikopin.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=60

• ·         http://indonesiaindonesia.com/f/8619-koperasi-indonesia-potret-tantangan/

Pandangan terhadap kaum petani beras indonesia

Sebagai makanan pokok orang indonesia beras termasuk makanan wajib bagi masyarakat indonesia.Bertani beras juga merupakan pekerjaan sebagaian besar masyarakat indonesi ini disebabkan oleh kondisi dan keadaan dari wilayah indonesia yang beriklim tropis.Tapi taukah anda bahwasanya walaupun beras termasuk kebutuhan pokok yang sering dicari oleh masyarakat tapi keadaan ekonomi para petani tidak makmur sama sekali bahkan jauh dari kata makmur bahkan cenderung bisa dikatan sangat miskin.Keadaan seperti dapat sangat jelas terlihat,di berbagai wilayah Indonesia para petani memiliki penghasilan yang sangat rendah ini desebabkan oleh permainan pasar yang kurang terkendali,dan juga terdapat faktor seperti mahalnya pupuk dan gagal panen.

Tapi sering kali disebabkan oleh para pengepul beras yang terlalu menghargai beras dengan harga sangat rendah,sehingga petani rata-rata mengantongi penghasilan yang pas-pasan untuk memenuhi kebutuhannya.Para petanipun kebanyakan tidak mampu untuk menolak pembelian beras dengan sangat murah karena beras merupakan bahan makanan yang tidak tahan lama yang apabila terjadi penumpukan digudang maka beras akan mudah membusuk.Oleh karenan itu para petani mau saja menjual berasnya pada para pengepul dengan harga murah.

Pemerintah juga sepertinya kurang memperhatikan nasib mereka,karena terkadang permainan harga beras dipasaran pelakonnya adalah pemerintah.

Pertumbuhan Industri Sulit Capai 5%

JAKARTA– Pertumbuhan sektor industri manufaktur pada kuartal I/2011 dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, diproyeksikan tidak akan mencapai 5%.

Sejumlah faktor masih secara langsung menghambat pertumbuhan industri manufaktur, antara lain belum diterbitkannya revisi PMK 241/ 2010 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor,belum maksimalnya penyerapan insentif yang disediakan pemerintah oleh sektor industri, serta belum optimalnya dukungan di pembiayaan perbankan,ketersediaan energi, serta infrastruktur bagi industri dan investasi.

Selain itu, pascaimplementasi kesepakatan perdagangan bebas kawasan ASEANChina (ACFTA),kondisi industri manufaktur nasional pun tertekan akibat serbuan produk impor asal China. “Kalau kondisinya seperti ini terus, pertumbuhan industri bakal terganggu. Revisi PMK 241/2010 belum terbit juga padahalpembahasansudahselesai 3 Maret 2011,serta harga minyak naik terus.

Saya khawatir pertumbuhandikuartalpertamaini tidak bisa mencapai 5%,” kata Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Arryanto Sagala di Jakarta kemarin. Selain itu, mengutip catatan Badan Pusat Statistik (BPS) soal ekspor produk industri yang turun dari Januari 2011 sebesar USD9,29 miliar menjadi USD8,95 miliar pada Februari 2011,Arryanto menilai hal itu menunjukkan adanya tren penurunan.

“Kondisi itu bisa menjadi semacam indikasi,” cetusnya. Arryanto menuturkan, apabila revisi PMK 241/2010 tidak juga terbit hingga akhir semester I/2011,pertumbuhan industri manufaktur yang diproyeksikan mencapai 6,1% pada tahun ini terancam tidak akan tercapai. Sementara itu,Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Teknologi, Industri, dan Riset Bambang Sujagat mengatakan, pemerintah seharusnya tahu apa saja tugas yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing industri nasional.

“Industri kita membayar bunga bank yang lebih mahal dibandingkan negara tetangga di ASEAN. Selain itu, kita juga membayar biaya logistik lebih mahal 8%, terutama akibat tidak mendukungnya infrastruktur, seperti pelabuhan,” kata Bambang. Padahal, imbuhnya, industri tengah membutuhkan dukungan agar bisa terus efisien dan berinovasi.“Kalau kondisinya seperti ini terus,saya juga tidak yakin pertumbuhan bisa mencapai 5%,”ujar Bambang.

Terkait produk impor asal China yang semakin mudah membanjiri pasar domestik, Bambang mendesak pemerintah melakukan renegosiasi implementasi ACFTA. Pasalnya, ujar Bambang, kesepakatan perdagangan itu seharusnya mengacu pada aspek kerja sama perdagangan yang berimbang. Pesimisme juga diutarakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi.

Dia mengatakan, apabila investasi baru di sektor manufaktur masih tertunda dan tidak terealisasi,pertumbuhan industri nasional tahun ini bisa anjlok dibandingkan 2010. Selama ini,menurut Sofjan, sektor utama pendorong pertumbuhan industri adalah automotif.Tapi dengan adanya bencana di Jepang, pasokan komponen ke industri automotif nasional mulai berkurang sehingga produksi pun bisa berkurang 20–30%. “Kalaupun investasi katanya bertumbuh, tapi bukan di sektor manufaktur.

Untuk investasi yang masuk tahun ini, itu juga baru bisa dirasakan hasilnya 1–2 tahun lagi. Akibatnya, cara gampang mengisi pasar lokal tetap dengan impor,” kata Sofjan. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri dan Keramik In-donesia (Asaki) Achmad Widjaya mengatakan hal yang sama. Menurut dia, pada kuartal I/ 2011 konsumsi keramik nasional naik 10% dibandingkan 2010.Namun, pasar domestik justru diisi oleh produk impor asal China.

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/393031/

Tugas 3, (pertanyaan beserta jawaban)

     1.Jelaskan dengan singkat mengenai Neraca Pembayaran,Modal Asing, dan Hutang Luar Negeri?

a.       Neraca Pembayaran adalah suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial. Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi.

b.      Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh orang asing yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan utang, yang pada saatnya harus di bayar kembali. Modal asing di bagi ke dalam tiga golongan yaitu utang jangka pendek, utang jangka menengah dan utang jangka panjang.

                                                                                                            

Sedangkan menurut Undang-Undang Pasal 2 , pengertian Modal Asing adalah

     ·        alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaann  devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan diIndonesia.

     ·        alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan,yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.

     ·        bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk memmembiayai perusahaan di Indonesia.arus modal asing

c. Hutang luar negeri atau pinjaman luar negeri, adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti  MF dan Bank Dunia.

http://id.wikipedia.org/wiki/Neraca_pembayaran

      2.      Sebutkan dan jelaskan manfaat Modal Asing ? (min 5 point)

•   Sumber investasi swasta, dengan adanya modal asing perusahaan swasta bisa lebih berkembang lagi

• Pembiayaan Foreign Direct Investment (FDI) dan kedalaman pasar modal.

•   Memperbanyak penerbitan obligasi negara dengan berbagai macam seri dan jangka waktu.

•      Sebagai penutup gap devisa yang ditimbulkan oleh defisit pada transaksi berjalan.

•     Masuknya modal asing juga mampu menggerakkan kegiatan ekonomi yang lesu akibat kurangnya modal (saving investment gap) bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi.

•    Bagi negara berkembang termasuk Indonesia, pesatnya aliran modal merupakan kesempatan yang bagus guna memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi. Dimana pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia merupakan suatu usaha berkelanjutan yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga untuk dapat mencapai tujuan itu maka pembangunan nasional dipusatkan pada pertumbuhan ekonomi. Namun karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki (tercermin pada tabungan nasional yang masih sedikit) sedangkan kebutuhan dana untuk pembangunaan ekonomi sangat besar. Maka cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi itu adalah dengan berusaha meningkatkan investasi.

      3.      Sebutkan dan jelaskan Dampak hutang Luar negeri terhadap pembangunan di Indonesia?

•             Sangat membantu menangani masalah biaya pembangunan d indonesia, Demi kelangsungan dan keberhasilan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi dibutuhkan modal pembiayan pembangunan yang tidak sedikit jumlahnya. Selain mengandalkan sumber pembiayaan dari dalam negeri, pemerintah juga mengandalkan sumber pembiayaan dari luar negeri.

•              Dalam keadaan ekonomi Indonesia,utang luar negeri turut mendukung terjadinya krisis ekonomi di        Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Pada dasarnya, dalam proses pelaksanaan pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti di Indonesia, akumulasi utang luar negeri merupakan suatu gejala umum yang wajar. Hal tersebut disebabkan tabungan dalam negeri yang rendah tidak memungkinkan dilakukannya investasi yang memadai sehingga banyak pemerintah negara yang sedang berkembang harus menarik dana dan pinjaman dari luar negeri.

•             defisit pada neraca perdagangan barang dan jasa yang tinggi berhubungan juga dengan dilakukannya impor modal untuk menambah sumber daya keuangan dalam negeri yang terbatas.

•      Pemerintah akan terbebani dengan pembayaran utang tersebut sehingga hanya sedikit dari APBN yang digunakan untuk pembangunan.

•             Bisa menimbulkan pembangunan suatu negara terhambat jika jumlahnya terlalu banyak, karena  pendapatan negara harus dikurangi dananya untuk melunasi hutang luar negeri ini.

Amankan Produk Dalam Negeri

AKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengingatkan agar pemerintah dan kalangan dunia usaha di Indonesia mengamankan produk dalam negeri dari serbuan produk- produk impor asal China yang makin menguasai pasar akibat adanya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA).

Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengungkapkan, menjamurnya produk-produk asal China itu perlu disikapi, khususnya sektor industri. Suryo mengaku prihatin dengan kondisi pasar dalam negeri yang dipenuhi oleh barang impor asal China. Dia khawatir produk industri dalam negeri kalah bersaing.“Kalau sekarang memang belum sampai mati, tapi tentunya menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan.

Kita prihatin dengan permasalahan ini dan harus ambil langkahlangkah jangan sampai industri kita gulung tikar,”ungkap Suryo di Jakarta kemarin. Kadin akan segera membicarakan kondisi ini dengan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan perdagangan pasar bebas dengan China.“Bilamana impor mengancam eksistensi dalam negeri perlu dipikirkan langkah-langkah bagaimana mengamankan industri dalam negeri, ”tegasnya.

Kadin belum memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menyikapi persoalan ini. Disinggung mengenai nota keberatan yang akan disampaikan Pemerintah Indonesia ke Pemerintah China, Suryo sependapat dengan hal tersebut.Dia mengungkapkan, produk ekspor Indonesia pada kenyataannya tidak murah masuk ke China.Menurut dia,yang diberlakukan di Indonesia selama ini terlalu bebas.

Namun,kesepakatan dalam ACFTA dinilai sulit untuk direvisi karena yang tertuang dalam ACFTA merupakan kesepakatan jangka panjang dan telah disetujui.“Di dalam skenario globalisasi itu kan ada wilayah- wilayah yang sudah komitmen untuk melakukan perdagangan bebas terbatas seperti ACFTA,” kata Sekretaris Menteri PPN/Sestama Bappenas Syahrial Loetan kemarin.

Menurut dia, yang seharusnya dilakukan adalah mengejar ketertinggalan, bukan melihat kembali kesepakatan yang telah ada dan sudah berjalan. Menurutnya, Indonesia perlu melihat kembali efisiensi dan inovasi. Dia menuturkan, Indonesia perlu mencontoh China yang bisa menjual barang murah lantaran mereka melihat bahwa daya beli masyarakat masih rendah. wisnoe moer

sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/392684/