Ada Perang Dagang di Balik Isu Rokok?

isu kesehatan semata adalah kekeliruan yang terus dihembuskan pemerintah. Sikap tersebut menurut Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Nurtantio Wisnu Brata, sangat merugikan petani yang terbiasa memproduksi hasil olahan tanaman tembakau dari hulu hingga hilir.

"Jangan cuma dari isu kesehatan, ini tidak adil," katanya dalam diskusi yang bertajuk "Pro Kontra Tembakau, Siapa yang Diuntungkan?" di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta, Selasa 20 Juni 2012.

Menurut dia, cara pandang sebelah mata inilah yang menjadikan pihak antirokok seolah memaksakan kesehendak membuat aturan mengenai tembakau. "Kita harus kritis menyikapi isu soal rokok di Indonesia,” katanya.

Pihak antirokok dinilai menutup mata dari berbagai faktor lain seperti, ekonomi, politik, dan budaya. Secara ekonomi misalnya, rokok menyumbang cukai bernilai triliunan rupiah. Pada 2009, penerimaan cukai Rp55 triliun dan meningkat pada 2010 jadi Rp57 triliun.

Bahkan, rokok menjadi salah satu industri prioritas. Jika cukai rokok naik dan industri dibatasi, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. “Belum hasil keuntungan yang diperoleh dari petani, pengusaha, hingga distributornya,” katanya.

Sedangkan di sisi lain, perusahaan rokok asing juga bisa memberikan dana kampanye antirokok. Artinya, isu bahaya rokok yang berujung pada pembuatan aturan menghilangkan industri rokok produk lokal, hanyalah perang dagang.

"Di mana pihak antirokok juga mendapatkan dana dari perusahaan asing untuk memperlancar misi menghancurkan industri tembakau dalam negeri," ujarnya.