Apakah Alam Indonesia Tak Lagi Berproduksi?

Dalam penegasan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo, mengenai kebijakan dibukanya pintu impor bagi industrialisasi perikanan, lumayan melegakan kalangan industri pengolahan ikan. Tapi sejatinya, kebijakan mempermudah jalur impor ikan itu perlu dipertanyakan. Apakah memberi manfaat atau sebaliknya menjadi palu godam bagi laju perekonomian nelayan kecil, khususnya di daerah.

Menurut para industrialisasi tanah air, pasokan bahan baku ikan di Indonesia tidak memadai bagi konsumsi industri pengolahan ikan kaleng yang ada. Benarkah di negara matirim ini kekurangan bahan baku ikan?

Bukankah kebijakan impor ikan bentuk tega-teganya membunuh nelayan tradisional dengan "pisau" kemiskinan?

Indonesia seperti negeri tandus tanpa sumber daya alam saja harus meingimpor ikan. Sementara, Indonesia acap disebut sebagai pulau atlantis, yang kekayaannya melimpah ruah. negri kita memiliki laut yang luas, tanah super subur, sampai tongkat ditanam pun dapat tumbuh.

SaAt produk ikan impor mulai menguasai pasar lokal dan tradisional, harga ikan pun jatuh. Akibatnya, nelayan kewalahan dengan ikan tangkapannya.

Karena itu, saya mempertanyakan kebijakan pemerintah mengambil "senjata pamungkas", mengimpor bahan baku ikan dan di sisi lain membiarkan ekspor bahan baku hasil hutan seperti rotan.

Bahkan, kebijakan impor ikan itu merupakan bentuk kurangnya perhatian pemerintah terhadapa masalah nelayan dan kaum papa. Impor ikan dan sumber daya alam lainnya yang mudah didapatkan, tidak perlu dilakukan. Tutup kembali kebijakan membuka impor ikan itu karena banyak dampaknya ketimbang manfaat keuntungan "sesaat."

Lebih jauh dipertanyakan, apakah alam Indonesia tidak memberikan nilai tambah atau tidak lagi produktif sehingga pemerintah harus mengimpor yang notebene menyengsarakan rakyat sendiri?

Saya prihatin dengan kebijakan pemerintah yang tidak jelas atas kebijakan impor yang dilakukannya. Suatu kebijakan yang tidak mendukung bagi pengembangan industri dalam negeri.