Indonesia-Malaysia Harus Tata kembali Hubungan

Politikindonesia - Indonesia dengan Malaysia harus menata kembali hubungan bilateralnya dari awal agar kedua negara berdampingan itu hidup rukun. Selama ini, hubungan bilateral kedua negara lebih banyak berdasarkan kepentingan emosional dan tanpa landasan yang rasional.

Pendapat tersebut dikemukakan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, M. Hajriyanto disela-sela acara open house di rumahnya di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, di Karanganyar, Senin (13/09).

“Indonesia dengan Malaysia harus menata hubungan bilateralnya dari nol  apabila menginginkan kedua negara yang berdampingan itu hidup rukun,” terangnya.

Hajriyanto mengkritik, selama ini hubungan bilateral kedua negara hanya berdasarkan kepentingan emosional dan tanpa landasan yang rasional. Akibatnya, sambung dia, setiap kali kedua negara itu menghadapi persoalan, bahkan kadang sedikit saja, hubungan mereka langsung goyah.

“Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia semestinya dibangun secara rasional, tidak emosional saja, sehingga kalau ada ketidakcocokkan tidak menjadi benih-benih perselisihan seperti sekarang ini,” katanya.

Hajriyanto menyebut, Indonesia dengan Malaysia memang bangsa serumpun. Tetapi, katanya, hubungan bilateral kedua negara harus bisa dipisahkan dengan persoalan kesamaan rumpun bangsa itu. “Karena kedua negara, bagaimanapun, mempunyai kepentingan yang berbeda,” katanya.

Dalam pandangan Hajriyanto, terdapat relatif banyak persoalan antara kedua negara, yang bisa memicu masalah. Misalnya, mengenai tenaga kerja,  dan perbatasan baik di darat maupun di laut. “Hal-hal seperti ini kalau tidak cepat diselesaikan bisa menjadi persoalan yang berkelanjutan,” katanya.

BI Segera Batasi Gadai Emas Bank Syariah

Bank Indonesia akan menerbitkan surat edaran terkait gadai emas yang dilakukan bank syariah akhir Januari 2012. Surat edaran itu salah satunya membahas mengenai besaran pemberian kredit terhadap nilai barang (loan to value/LTV).

Menurut Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Mulya Siregar, loan to value produk gadai emas tidak boleh lebih dari 80 persen dari plafon yang ditentukan. Hal itu bertujuan untuk menghindari adanya spekulasi dalam produk gadai emas.

“Tujuannya untuk menghindari adanya spekulasi. BI juga akan melihat sejauh mana penyesuaian bank syariah yang memiliki bisnis gadai emas," ujarnya di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis 5 Januari 2012.

Mulya menambahkan, BI juga akan memberikan surat pembinaan kepada 8 perbankan syariah mengenai produk gadai emas. Dalam surat pembinaan itu bank syariah diminta untuk melakukan penyesuaian sesuai aturan yang ditetapkan. Dalam surat pembinaan itu juga berisi agar akuisisi nasabah gadai emas baru dihentikan sementara, hingga penyesuaian sudah dilakukan.

Sumber:http://bisnis.vivanews.com/news/read/277673-bi-batasi-gadai-emas-bank-syariah-akhir-bulan

Bidang Perencanaan Ekonomi

Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan bidang Ekonomi

Rincian tugas tersebut di atas sebagai berikut:

· Membantu Kepala BAPPEDA dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok di bidang Ekonomi.

· Mengkordinir dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis.

· Melakukan perencanaan pembangunan pertanian dalam arti luas, pertambangan dan energi, industri, perdagangan dan koperasi serta investasi dan pengembangan dunia usaha.

· Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertanian dalam arti luas, pertambangan dan energi, industri, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh Dinas-Dinas Daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, instansi-instansi vertikal dan Badan lain yang berada dalam wilayah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

· Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan masalahnya.

· Mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan tahunan di bidang ekonomi yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

· Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

· Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Sub Bidang Industri Perdagangan, Koperasi & Dunia Usaha

· Mempunyai tugas melaksanakan perumusan perencanaan bidang industri, perdagangan, koperasi, investasi dan dunia usaha. Rincian tugasnya adalah sebagai berikut:

· Membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok di bidang industri, perdagangan, koperasi, investasi dan dunia usaha.

· Mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri, perdagangan, koperasi, investasi dan dunia usaha.

· Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri, perdagangan, koperasi, investasi dan dunia usaha.

· Melaksanakan koordinasi dan asistensi kepada instansi yang terkait.

· Melaksanakan inventarisasi permasalahan dan pemecahan permasalaham di Sub Bidang Industri Perdagangan, Koperasi dan Dunia Usaha.

· Memberikan pertimbangan dan saran kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya.

· Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Bensin Nonsubsidi atau Bahan Bakar Gas?

Pengguna mobil pribadi harus bersiap-siap menghadapi pembatasan pemakaian bahan bakar minyak bersubsidi pada 1 April 2012. Untuk tahap pertama, pemerintah akan memberlakukan pembatasan BBM bersubsidi bagi 1,29 juta kendaraan pelat hitam di Jawa dan Bali.

Pemerintah mengklaim, pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, khususnya premium, sudah memiliki dasar hukum, yakni Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012. Dalam APBN 2012, pemerintah telah mematok kuota BBM bersubsidi 40 juta kiloliter. Namun, berdasarkan kesepakatan dengan DPR, konsumsi BBM bersubsidi ditargetkan tidak melebihi 37,5 juta kiloliter.

Pembatasan dibutuhkan karena pengalaman tahun 2011 menunjukkan, volume BBM bersubsidi selalu terlampaui hingga subsidi BBM mencapai Rp 160 triliun. Dengan kata lain, ada pembengkakan anggaran Rp 30,3 triliun tahun 2011.

Pada tahun 2011, realisasi konsumsi BBM bersubsidi mencapai 41,69 juta kiloliter. Hal ini berarti realisasi konsumsi bahan bakar bersubsidi itu 103 persen dari kuota dalam APBN Perubahan 2011 yang ditetapkan pada level 40,36 juta kiloliter.

Untuk menekan konsumsi bahan bakar bersubsidi agar tidak melampaui kuota, BBM bersubsidi hanya didistribusikan untuk angkutan umum dan barang. Jadi, pemilik kendaraan pelat hitam diminta menggunakan BBM nonsubsidi atau mempersiapkan program penghematan bahan bakar.

Pemerintah menyarankan pemilik kendaraan berpenghasilan terbatas agar mengalihkan konsumsi bahan bakar minyak kedua jenis bahan bakar baru, yakni gas alam yang terkompresi (compressed natural gas/CNG) dan Vi-Gas (liquified gas vehicle). Hal itu perlu karena pemerintah tetap dengan rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi pada 1 April 2012.

Penggunaan CNG di Indonesia sebenarnya sudah dicoba tahun 1986. Saat itu, 20 persen armada taksi dialihkan ke CNG. Di Jakarta pernah ada 14 stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), tetapi sebagian sudah tutup.

Harga BBG ditetapkan Rp 4.100 per liter setara premium. Sementara harga premium bersubsidi Rp 4.500 per liter, sedangkan harga bahan bakar nonsubsidi hampir dua kali. Hal ini berarti pemilik kendaraan pelat hitam bisa menghemat biaya bahan bakar.

Namun, penggunaan BBG terkendala mahalnya harga alat konversi, mulai dari Rp 10 juta sampai Rp 15 juta per unit. Pemerintah hanya akan membagikan alat konversi gratis kepada angkutan umum di Jawa dan Bali. Untuk mobil pribadi, pemerintah hanya akan memberi subsidi potongan harga atau pinjaman lunak. Padahal, ada belasan juta mobil pribadi di Jawa dan Bali dan ini perlu waktu untuk menggunakan alat konversi.

Untuk melaksanakan konversi ini, tentu perlu pembangunan infrastruktur BBG, baik tangki maupun SPBG, agar mudah diakses pengguna kendaraan. Hal ini disertai dengan jaminan keberlanjutan pasokan gas bagi sektor transportasi dan harga BBG yang sesuai dengan keekonomian.

Yang juga penting adalah bagaimana mengubah persepsi masyarakat bahwa BBG itu mudah meledak. Tentu perlu pengawasan ketat dan ada jaminan kualitas alat konversi yang telah tersertifikasi.

Sumber:Kompas

Sosialisasi Kegiatan Pertambangan Masih Minim

Kesenjangan pengetahuan dan pemahaman mengenai kegiatan pertambangan di berbagai kalangan, termasuk di level birokrat pemerintahan, masih terjadi. Hal ini mengakibatkan terjadi kesalahpahaman, dan rawan menimbulkan konflik pertambangan di berbagai daerah di Tanah Air.
Ketua Bidang Sumber Daya Alam Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Singgih Widagdo, menyampaikan hal itu, dalam jumpa pers yang diprakarsai IAGI, Kamis (5/1/2012), di Jakarta.
Ia mencontohkan, kasus pertambangan di Bima, Nusa Tenggara Barat, dan kasus di PT Freeport Indonesia merupakan akumulasi emosi nasional.
"Ini merupakan akibat kesenjangan pengetahuan dan pemahaman mengenai pertambangan di berbagai kalangan, termasuk di level birokrat pemerintahan," ujarnya.
Untuk itu, kondisi industri pertambangan nasional harus ditata ulang. "Pemerintah pusat tidak boleh lepas tangan dengan adanya kasus pertambangan di Bima dan daerah lain. Dalam aturan perundangan yang berlaku, pemerintah pusat memiliki hak untuk mendidik dan membina pelaku usaha pertambangan di daerah," kata Singgih menambahkan.
"Sosialisasi berbagai aspek pertambangan baik positif maupun negatif perlu terus disampaikan. Sisi positif pengusahaan pertambangan yang legal, resmi dan bertanggung jawab akan memberi nilai positif seperti pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja, efek domino ekonomi lain," ujarnya.
Pada pelaksanaan kegiatan pertambangan, termasuk eksplorasi, izin sosial merupakan keharusan. Dengan dukungan pemerintah sebagai pemberi izin usaha pertambangan, pelaku kegiatan pertambangan disarankan melaksanakan sosialisasi menyeluruh atas kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk manfaat dan dampaknya kepada seluruh pemangku kepentingan.
"Pro dan kontra di awal kegiatan, semestinya dapat dimusyawarahkan dan diselesaikan dengan semangat menuju kebaikan untuk semua," kata Singgih.
Kegiatan pertambangan, termasuk eksplorasi telah diatur secara rinci oleh peraturan dan perundangan yagn ada di bawah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.
Selain oleh pelaku pertambangan sendiri, pengelolaan dan pengawasan kegiatan pertambangan oleh pemerintah harus lebih diintensifkan lagi baik oleh tingkat pusat (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) maupun tingkat daerah (bupati dan dinas terkait).

Sumber:Berita televisi

Produk Ekspor RI Makin Diterima

Daya saing produk ekspor Indonesia semakin membaik. Hal itu terlihat dari penurunan kasus penolakan ekspor Indonesia.
Saat ini, penolakan masih terjadi pada komoditas pangan. Penyebabnya adalah tidak terpenuhinya syarat higienitas dan keamanan pangan, yang dipersyaratan badan karantina negara tujuan.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Gusmardi Bustami, Kamis (5/1/2012).
"Negara yang paling ketat persyaratan higienitas adalah Austr alia. Sampai saat ini masih ada produk pangan kita seperti buah-buahan yang sulit masuk ke negeri Kanguru tersebut," ujarnya.
Dia mengatakan, secara umum kualitas produk ekspor Indonesia sudah kompetitif. Hanya dari sisi harga perlu ditinjau ulang. Produk RI masih relatif lebih mahal dibandingkan dengan negara lain.
Selain itu, juga persoalan pengiriman. "Kendala logistik seringkali membuat kualitas barang menurun," ujarnya.
Kasus penolakan pangan lainnya adalah ikan, terutama oleh negara-negara Uni Erop a. Komoditas hasil perikanan dari Indonesia tercatat 11 kali ditolak masuk ke kawasan Eropa pada tahun 2010.
Menurut Rapert Alert System for Food and Feed (RASFF), sebuah lembaga di Uni Eropa yang mengurus keamanan komoditas pangan kawasan di Uni Eropa, Indonesia berada di posisi ke-18 pada 2010 dengan 11 kasus penolakan komoditas hasil perikanan oleh Uni Eropa.
Selain produk pangan, produk lain yang mendapat perhatian khusus dari negara tujuan ekspor adalah produk hasil kayu dan kelapa sawit. Perhatian itu lebih disebabkan pada dampak-dampak lingkungannya.

Sumber:KOMPAS

Jaminan Kesehatan untuk Yang Tidak Mampu

Selama ini boleh dikatakan hanya beberapa gelintir orang saja yang dapat menikmati asuransi kesehatan di negara kita. Yaitu, masyarakat yang mampu dan pekerja di beberapa perusahaan, yang memperolh jaminan asuransi lewat perusahaan masing-masing. Sedangkan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, tidak semuanya mendapatkan jaminan kesehatan.

Kenaikan biaya kesehatan terjadi akibat penerapan teknologi canggih, karakter supply induced demand dalam pelayanan kesehatan, pola pembayaran tunai langsung ke pemberi pelayanan kesehatan, pola penyakit kronik dan degeneratif, serta inflasi. Kenaikan biaya pemeliharaan kesehatan itu semakin sulit diatasi dengan kemampuan penyediaan dana pemerintah maupun masyarakat.

Jumlah masyarakat Indonesia yang mendapatkan jaminan kesehatan baru sekitar 48%. Ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam yang sudah mencapai 55% dan Filipina (76%). Melihat fakta ini, diperlukan sistem asuransi yang dapat mencakup semua lapisan masyarakat, dari yang berpenghasilan tinggi, menengah, pas-pasan, kurang hingga yang tidak memiliki penghasilan sama sekali. Maka, konsepnya, semua penduduk atau setiap warga masyarakat mendapatkan jaminan yang sama.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, konon, pemerintah telah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pemberian Bantuan Iuran untuk membantu fakir miskin dan orang tidak mampu dalam program jaminan kesehatan. Namun, penerbitan RPP oleh pemerintah tersebut masih menunggu selesainya pembentukan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Ke depan, semua penduduk Indonesia diharuskan membayar iuran jaminan kesehatan. Khusus untuk fakir miskin dan orang yang tidak mampu termasuk petani, buruh, dan semua penduduk tak berpenghasilan akan dibantu oleh pemerintah melalui BPJS.

Terus terang, ini tentu merupakan kabar menggembirakan bagi warga masyarakat miskin dan kurang mampu. Bukankah banyak sekali saudara-saudara kita, khususnya warga masyarakat miskin dan yang tidak mampu memang membutuhkan jaminan kesehatan?

Walaupun hal ini masih sebatas rancangan, namun kita semua tentu berharap agar benar-benar dapat direalisasikan secepatnya. Melalui program tersebut, pelaksanaan jaminan kesehatan diharapkan tepat sasaran dan tidak hanya sebatas wacana saja.

Dalam hal ini, sudah saatnya pemerintah perlu mencetak tenaga-tenaga berkualitas di bidang kesehatan, memperbanyak jumlah rumah sakit, klinik, dan puskesmas-puskesmas. Jangan dilupakan pula, mendirikan lembaga-lembaga riset di bidang teknologi kesehatan dan obat, pabrik-pabrik farmasi dan lain-lain yang terkait dengan penanganan masalah kesehatan masyarakat. Dengan demikian, negara kita bisa mandiri, khususnya dalam bidang pengembangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Wilayah Perbatasan Basis Separatis...

Salah satu ancaman serius dari dalam negeri yang masih sangat kita rasakan hingga saat ini adalah ancaman separatis, yakni suatu gerakan untuk memisahkan diri dari NKRI. Belakangan ini ancaman separatisme yang sangat menonjol adalah aksi separatisme di wilayah-wilayah tertentu biasanya yang berbayasan dengan negara-negara tetangga.

Kelompok separatis tertentu biasanya melakukan sejumlah provokasi dan aksi kekerasan bersenjata, yang menyebabkan warga masyarakat menjadi ketakutan dan menjadi korban. Bahkan mereka tidak segan-segan berani melakukan penyerangan/penghadangan terhadap pos-pos keamanan yang berada di daerah terpencil wilayah perbatasan.

Selama ini, keberadaan kelompok separatis di suatu wilayah biasanya sulit untuk dideteksi aparat keamanan, karena mereka seringkali menggunakan wilayah perbatasan dan pedalaman sebagai basis gerakannya. Mereka menggunakan wilayah perbatasan sebagai basis gerakan, karena lebih mudah untuk melarikan diri ke luar negeri atau sebagai jalan masuk ke Indonesia.

Kelompok separatis tertentu ditengarai sering menggunakan pintu-pintu perbatasan untuk menghindari pantauan aparat keamanan. Kabarnya, para tokoh dan kelompok separatis memang memiliki markas di negeri tetangga. Tidak segan-segan, mereka sering menyamar untuk mengelabui aparat keamanan sebagai pelintas batas melalui pos perbatasan tertentu guna bertemu dengan kelompok separatis yang berada di wilayah Indonesia

Walaupun aparat keamanan cq TNI telah mendirikan sejumlah pos perbatasan di garis batas antara kedua negara dan pemerintah negara tetangga sendiri mengaku telah mengusir kelompok separatis dari wilayahnya, bukan berarti wilayah perbatasan bebas dari jalur keluar masuknya kelompok separatis. Karena, di wilayah negara tetangga itu masih ada pihak-pihak yang tergabung dalam suatu komunitas etnis tertentu untuk mendukung aktivitas kelompok separatis di salah satu perbatasan Tanah Air.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka menjaga wilayah perbatasan dan melokalisir kelompok separatis di wilayah perbatasan, maka pos-pos perbatasan perlu diperkuat, baik dari segi personel maupun perlengkapannya serta lebih diperketat penjagaannya. Pemerintah sendiri hendaknya terus melakukan upaya diplomasi dengan pemerintah negara tetangga agar tidak memberikan tempat bagi aktivitas kelompok separatis Indonesia di wilayahnya.

Tidak ringan memang menjaga wilayah perbatasan negara yang begitu panjang dengan berbagai kerawanan yang mungkin timbul. Tetapi, ini harus tetap kita lakukan demi menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI

Krisis Dunia dan Ekonomi Syariah?

Krisis ekonomi dunia akan menghadang di tahun 2012. Indikasinya terlihat dari tak tuntasnya krisis di Eropa. Di negara adidaya AS yang selama ini jadi parameter, kondisinya juga tak lebih baik. Dua kiblat ekonomi dunia itu pun mati kutu, lesu karena sistem keuangan yang dianutnya tak bisa menolong mereka dari krisis.

Melihat apa yang terjadi di Eropa dan AS terbukti bahwa kapitalisme juga gagal, dan setelah sekian waktu, kini sampai pada kehancuran. Hal ini terjadi karena kapitalisme telah menjadikan individu, perusahaan dan institusi berhak memiliki apa yang menjadi milik umum, seperti minyak, gas, semua bentuk energi. Itu merupakan konsekuensi dari ekonomi pasar bebas, privatisasi dan globalisasi. Hasilnya adalah goncangan beruntun dan kehancuran dengan cepat, dimulai dari pasar modal menjalar ke sektor lain.

Sebenarnya dengan basic penduduk Muslim yang besar, kita punya peluang untuk menciptakan ekonomi Islam, yaitu secara syariah. Sistem ekonomi Islam-lah barnagkali merupakan salah satu solusi yang ampuh dan steril dari semua krisis ekonomi.

Islam telah menetapkan bahwa emas dan perak merupakan mata uang, bukan yang lain. Mengeluarkan kertas substitusi harus di-cover dengan emas dan perak, dengan nilai yang sama dan dapat ditukar, saat ada permintaan. Dengan begitu, uang kertas negara mana pun tidak akan bisa didominasi oleh uang negara lain. Sebaliknya, uang tersebut mempunyai nilai intrinsik yang tetap, dan tidak berubah. Artinya, kita harus singkirkan dolar yang saat ini mengisi pundi-pundi BI sebagai cadangan devisa.

Sistem ekonomi Islam juga melarang riba. Ekonomi ribawi harus diganti dengan ekonomi Islam. Ini artinya, kita harus menutup dan menghentikan praktik perbankan konvensional yang berdasarkan riba.

Pangkal dari krisis ekonomi sekarang adalah ekonomi ribawi yang salah satu pilar pentingnya ada bursa saham. Jual-beli saham, obligasi dan komoditas tanpa adanya syarat serah terima komoditas yang bersangkutan, bahkan bisa diperjual belikan tanpa harus mengalihkan komoditas tersebut dari tangan pemiliknya yang asli adalah sistem yang menimbulkan masalah.

Dengan ekonomi syariah, kita bisa menerapkan mekanisme pengembangan modal dengan sistem Syirkah (Inan, Abdan, Mudlarabah, Wujuh, Mufawadah). Dampak dari syirkah adalah terjadinya keadilan dalam pengembangan modal. Bukan menumpuknya modal pada kalangan tertentu saja.

Apakah Alam Indonesia Tak Lagi Berproduksi?

Dalam penegasan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo, mengenai kebijakan dibukanya pintu impor bagi industrialisasi perikanan, lumayan melegakan kalangan industri pengolahan ikan. Tapi sejatinya, kebijakan mempermudah jalur impor ikan itu perlu dipertanyakan. Apakah memberi manfaat atau sebaliknya menjadi palu godam bagi laju perekonomian nelayan kecil, khususnya di daerah.

Menurut para industrialisasi tanah air, pasokan bahan baku ikan di Indonesia tidak memadai bagi konsumsi industri pengolahan ikan kaleng yang ada. Benarkah di negara matirim ini kekurangan bahan baku ikan?

Bukankah kebijakan impor ikan bentuk tega-teganya membunuh nelayan tradisional dengan "pisau" kemiskinan?

Indonesia seperti negeri tandus tanpa sumber daya alam saja harus meingimpor ikan. Sementara, Indonesia acap disebut sebagai pulau atlantis, yang kekayaannya melimpah ruah. negri kita memiliki laut yang luas, tanah super subur, sampai tongkat ditanam pun dapat tumbuh.

SaAt produk ikan impor mulai menguasai pasar lokal dan tradisional, harga ikan pun jatuh. Akibatnya, nelayan kewalahan dengan ikan tangkapannya.

Karena itu, saya mempertanyakan kebijakan pemerintah mengambil "senjata pamungkas", mengimpor bahan baku ikan dan di sisi lain membiarkan ekspor bahan baku hasil hutan seperti rotan.

Bahkan, kebijakan impor ikan itu merupakan bentuk kurangnya perhatian pemerintah terhadapa masalah nelayan dan kaum papa. Impor ikan dan sumber daya alam lainnya yang mudah didapatkan, tidak perlu dilakukan. Tutup kembali kebijakan membuka impor ikan itu karena banyak dampaknya ketimbang manfaat keuntungan "sesaat."

Lebih jauh dipertanyakan, apakah alam Indonesia tidak memberikan nilai tambah atau tidak lagi produktif sehingga pemerintah harus mengimpor yang notebene menyengsarakan rakyat sendiri?

Saya prihatin dengan kebijakan pemerintah yang tidak jelas atas kebijakan impor yang dilakukannya. Suatu kebijakan yang tidak mendukung bagi pengembangan industri dalam negeri.

Mengapa Kerusuhan Tetap Marak?

Hampir saban hari disaksikan di televisi dapat dibaca di media cetak bahwa kerusuhan sangat mudah terjadi di berbagai tempat di negeri ini. Pemicunya mulai dari yang bernuansa politik seperti soal pemilihan kepada daerah, hingga masalah penyerobotan tanah rakyat oleh perusahaan dibantu aparat pemerintah. Celakanya, hampir setiap kerusuhan selalu menimbulkan korban jiwa.

Mengapa di negeri ini mudah terjadi kerusuhan? Padahal, masyarakat Indonesia dikenal ramah-tamah dan menjunjung tinggi kebersamaan.

Saya jadi penasaran. Masalahnya, rasa kebersamaan sebenarnya tetap melingkupi warga masyarakat bangsa ini. Bahkan, semangat gotong-royong masih hidup dan terutama di pedesaan. Untuk membangun sebuah rumah tempat tinggal bagi keluarga warga sebuah desa, biasa dilakukan dengan gotong-royong yang tulus dan ikhlas, tanpa diimingi materi.

Begitupun secara tradisional, di hampir semua etnis, ada suatu mekanisme pemilihan pimpinan sehingga sangat jarang terjadi kerusuhan. Karena, pemimpin yang diangkat muncul tanpa paksaan sebagaimana dengan kasus-kasus kerusuhan pada pemilihan kepada daerah. Keduanya sama-sama memilih pemimpin. Tetapi, yang pertama dengan aturan yang diikuti dan sudah baku di masyarakat. Sementara yang kedua, mekanisme masyarakat modern tetap dijunjung tinggi, namun seringkali diimingi dengan materi alias uang agar seseorang bisa terpilih menjadi pemimpin.

Sayang sekali, pemilihan pemimpin masyarakat sering diikuti dengan aksi kerusuhan. Kerusuhan biasanya dipicu sengketa lahan. Juga, seringkali terjadi pemaksaan dan perkosaan terhadap hak rakyat. Perusahaan yang bermodal kuat menggunakan kekuatan negara untuk menggusur rakyat dari tanah tempat tinggal dan tempat mencari nafkah. Walau tidak sepenuhnya demikian, tetapi rakyat selalu tidak berdaya ketika berhadapan dengan perusahaan dan akhirnya terpaksa melepas haknya.

Sebenarnya masyarakat kita tetap menghargai rasa kebersamaan itu. Namun, mengapa mekanisme kebersamaan itu tidak digunakan dalam menyelesaikan suatu sengketa agar tidak terjadi konflik pemicu kerusuhan?

Sekarang ini, saya prihatin dan sedih melihat anak bangsa tidak dihargai hak-haknya. Itu terjadi baik dalam sengketa tanah seperti yang mencuat di Sumsel dan Lampung, Bima (NTB), dan daerah lain. Lalu, siapa yang akan menjadi pelindung rakyat jika semua memanfaatkan kekuatan untuk mencapai tujuannya di tengah rakyat?

Sumber:

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=294232

Kenaikan Harga Pupuk Beratkan Petani

Kebijakan pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi (HET) untuk pupuk urea bersubsidi sebesar 12,5 persen mulai 1 Januari 2012 dari sebelumnya Rp 1.600 per kilogram (kg) menjadi Rp 1.800 per kg akan memberatkan petani.

Sebab peningkatan nilai tukar petani (NTP) di berbagai daerah selama ini tidak bisa disamaratakan. Bahkan, tren NTP belum mencerminkan kesejahteraan petani karena peningkatan NTP belum mampu mengimbangi lonjakan harga barang.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir dan pengamat pertanian Univeristas Diponegoro (Undip) Semarang Purbayu Budi Santosa secara terpisah di Jakarta, Rabu (4/1).

"Petani yang mempunyai lahan kecil atau kurang dari 0,3 hektare akan kesulitan dengan naiknya harga pupuk bersubsidi sebesar 12,5 persen. Kalau untuk petani yang mempunyai lahan lebih dari 1 hektare tentu tidak masalah karena diimbangi dengan hasil panen," kata Winarno.

Menurut dia, meskipun kenaikan hanya Rp 200 per kg, namun akan mempengaruhi konsumsi pupuk sehingga hasil panen tidak maksimal yang akan berdampak pada hasil panen. "Bagi petani kecil, kenaikan pupuk ini akan berpengaruh karena penghasilan yang tidak sesuai dengan pengeluaran," ujarnya.

Apalagi, tata niaga hasil pertanian di dalam negeri cukup buruk sehingga menyulitkan petani untuk menjual hasil pertaniannya. Pemerintah, lanjut dia, meminta pada petani untuk terus menanam, namun di sisi lain pemerintah tidak menyediakan jalur distribusi untuk penjualan hasil pertanian.

Sementara itu, Purbayu Budi Santosa mengatakan, tren nilai tukar petani (NTP) yang mengalami kenaikan sepanjang 2011, dianggap belum mencerminkan kesejahteraan petani, mengingat kenaikan NTP belum mampu mengimbangi lonjakan harga barang. Karena itu, pengamat pertanian Undip ini menilai, NTP tidak bisa dilihat sebagai satu-satunya indikator kesejahteraan petani. Namun perlu mempertimbangkan faktor produksi serta kepemilikan lahan.

"Apabila harga komoditas pertanian naik namun produksinya sedikit, di sisi lain harga barang yang dikonsumsi petani naik, apa ini bisa dibilang sejahtera?" ujarnya di Semarang.

Lebih jauh dia mengatakan, faktor kepemilikan lahan yang mencakup status dan luas, juga harus dicermati karena berkaitan dengan produksi yang kemudian berpengaruh terhadap pendapatan petani. "NTP naik dengan lahan yang luas dan status petani sebagai pemilik, itu namanya baru sejahtera. Tapi, pada umumnya para petani gurem hanyalah sebagai penggarap," ucapnya.

Selain itu, sistem oligopsoni yang berlangsung selama ini membuat sebagian besar margin penjualan komoditas pertanian. Misalnya, gabah dinikmati oleh pedagang atau tengkulak.

Di lain pihak, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Jateng Aris Budiono mengatakan, NTP menjadi indikator ilmiah kesejahteraan petani yang sudah diuji oleh banyak pakar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah menyebutkan, NTP Jateng selama setahun terakhir menunjukkan tren kenaikan dari posisi 102,92 pada Januari 2011 melesat menjadi 106,62 pada Desember 2011.

coklat dapat melindun g dari kerusakan gigi

Para peneliti telah menemukan bahwa coklat dapat mencegah kerusakan terhadap gigi. Hal ini begitu berhasil dalam memerangi pembusukan bahwa para ilmuwan percaya beberapa komponen yang mungkin satu hari ditambahkan untuk obat kumur atau pasta gigi.

Studi yang dilakukan oleh para peneliti di Osaka University di Jepang menemukan bahwa bagian-bagian biji kakao, bahan utama cokelat, menggagalkan bakteri mulut dan kerusakan gigi.
Mereka menemukan bahwa biji kakao kulit - bagian luar dari kacang yang biasanya pergi ke limbah dalam produksi coklat - memiliki efek anti bakteri pada mulut dan dapat melawan secara efektif melawan plak dan agen merusak lainnya.
Pembusukan gigi terjadi ketika bakteri dalam mulut berubah menjadi asam, yang merusak di permukaan gigi dan menyebabkan karies.
Para ilmuwan Jepang menemukan coklat yang tidak terlalu berbahaya daripada banyak makanan manis yang lainnya, karena agen antibakteri pada biji kakao offset gula tingkat tinggi.
Setelah tiga bulan, penelitian ini menemukan bahwa angka dengan diet gula tinggi memiliki 14 lubang rata-rata dibandingkan dengan hanya enam rongga bagi mereka yang menerima kulit biji kakao dalam makanan mereka.
Para peneliti kini merencanakan untuk menguji temuan mereka pada manusia.
Berbicara kepada majalah New Scientist, Takashi Ooshima, dari Osaka University, mengatakan temuan mereka bisa mengarah pada pengobatan baru untuk kerusakan gigi.
"Dimungkinkan untuk menggunakan obat kumur CBH ekstrak, atau suplemen untuk sebuah pasta gigi."
Bahkan bisa dimasukkan kembali ke cokelat untuk membuat lebih baik untuk gigi, katanya
"Mereka tentu memiliki efek tapi kebersihan mulut yang baik, daripada banyak makan cokelat, adalah cara untuk gigi sehat yang baik."
Juru bicara British Dental Association mengatakan: "Jika memang benar bahwa cokelat tidak membantu mengurangi kerusakan gigi dan rongga yang hanya dapat menjadi hal yang baik, tetapi Anda harus ingat bahwa cokelat mengandung gula.
"Saran kami tetap sama: jika orang ingin makan permen manis dan minuman mereka harus membatasinya, dan mengunjungi dokter gigi secara teratur."

Risiko Gadai Bank Syariah Beda dengan Pegadaian

Industri perbankan syariah saat ini ramai-ramai masuk ke layanan gadai syariah. Pengamat ekonomi syariah, Adiwarman A Karim, mengatakan kendati layanan gadai di perbankan syariah sama seperti di Pegadaian Syariah, tetapi risiko bisnis gadai syariah di perbankan agak berbeda.

”Dalam settlement management ada perbedaan mendasar antara lelang yang dilakukan di Pegadaian Syariah dan bank syariah. Dalam UU Pegadaian boleh dilakukan lelang, sementara di bank syariah karena hubungannya kontraktual dengan nasabah maka serta merta tidak bisa melakukan lelang karena memiliki dasar hukum berbeda,” jelasnya di Jakarta, Jumat (30/4).
Sementara, tambahnya, dalam colateral management resikonya terdapat di penaksiran. Ia menuturkan, alat terbaik untuk menghitung adalah tangan kita sendiri, tetapi bank tidak bisa andalkan itu saja. ”Karena itu harus ada kompromi untuk menggunakan alat untuk standarisasi,” ujar Adiwarman.
Di sisi lain, lanjutnya, perbankan juga harus berhati-hati menjaga emas yang digadaikan oleh nasabah. Pasalnya, papar Adiwarman, berbeda dengan uang yang hilang dan bisa digantikan dengan jumlah yang sama, emas memiliki nilai historis atau ikatan emosional dengan nasabah. ”Misalnya emas yang digadaikan adalah warisan dari orang tuanya jadi akan sulit bagi bank jika emas itu hilang karena biasanya emas yang digadaikan itu punya nilai historis atau ikatan emosional bagi nasabah,” katanya.
Meski demikian, gadai syariah memang menjadi salah satu produk yang menguntungkan bagi bank syariah. Pasalnya, kata Adiwarman, gadai syariah cukup sederhana seperti kredit tanpa agunan (KTA). ”Malah gadai syariah ini lebih baik dari KTA karena ada agunan dan itu likuid dan kalau lihat dari margin keuntungan lebih tinggi dari KTA. Jika sekarang KTA 3 persen, gadai syariah lebih tinggi,”

Sumber:Republika

Pengertian Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem kapitalis dan sistem sosialis, yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang berarti juga garis tengah antara peran mutlak negara/kolektif dan peran menonjol individu. Garis tengah disesuaikan dengan keadaan di mana perpaduan itu terjadi, sehingga peran situasi dan lingkungan sangat memberi warna pada sistem perpaduan/campuran tersebut.
Ciri-ciri sistem ekonomi campuran :

• Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan oleh swasata

• Transaksi ekonomi terjadi di pasar, dan ada campuran tangan pemerintah

• Ada persaingan serta masih ada control dari pemerintah

Kebaikan sistem ekonomi campuran

• Kebebasan berusaha

• Hak individu berdasarkan sumber produksi walaupun ada batas

• Lebih mementingkan umum dari pada pribadi

Kelemahan sistem ekonomi campuran

• Beban pemerintah berat dari pada beban swasta

• Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan

Sulit menentukan batas ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta “ Sistem ekonomi campuran banyak dianut oleh Negara berkembang”.

Bahaya Transaksi Derivatif

Sepanjang 1 abad belakangan ini, krisis keuangan terus terjadi dan berulang. Setelah didera krisis hebat sejak tahun 1929, ekonomi dunia tak pernah sepi dari krisis yang kekerapannya lebih dari 20 kali krisis. Kini di tahun 2008 perekonomian global kembali mengalami goncangan dahsyat. Bermula dari subprime mortgage crisis di Amerika Serikat (A.S.) tahun 2007 yang lalu, dalam waktu relatif singkat kemudian dalam tahun 2008 berubah menjadi tsunami keuangan yang melanda sistem dan pasar keuangan global, tak terkecuali pasar keuangan Indonesia.
Menurut Stiglitz, krisis keuangan di AS yang menjalar menjadi krisis keuangan global saat ini lebih buruk dari Great Depression pada era 1930-an. Krisis ini telah membuka mata masyarakat internasional akan rapuhnya sistem kapitalisme yang dianut Negeri Paman Sam. Sistem ini terbukti, pada akhirnya hanya membuat mereka yang menganutnya menjadi sengsara dan menderita .(Washington Post)
Sementara itu, menurut Krugman, peraih Nobel Ekonomi 2008, ekonomi dunia akan mengalami resesi dalam kurun waktu yang lama. Dia mengakui bahwa krisis ini memang menakutkan, Pernyataan senada diungkapkan Investor dunia, George Soros. Dia menilai krisis yang menerjang pasar finansial saat ini sangat serius. Krisis ini, menurutnya, lebih hebat dibanding krisis finansial lainnya sejak berakhirnya Perang Dunia kedua,. Soros menegaskan yang terancam resesi bukan hanya perekonomian Amerika Serikat saja, tapi juga Eropa.
Sebagai negara adi daya dengan gross domestic bruto (GDP) terbesar di dunia, Amerka Serikat seharusnya mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga kestabilan dan kesehatan sistem dan pasar keuangan di negaranya, karena akan berdampak besar bagi negara-negara lain. Tetapi justru Amerika Serikat yang tersungkur jatuh ke jurang krisis keuangan yang sangat dalam. Dalam sistem ekonomi konvensional kapitalisme yang anutnya, dihalalkan kegiatan bisnis derivatif dan spekulatif di pasar uang dan pasar modal. Praktek bunga, maysir dan gharar menjadi kebiasaan.
Menurut perspektif ekonomi syariah, penyebab utama krisis yang terjadi saat ini adalah (satanic trinity), yaitu trinitas setan yang terdiri dari riba, maysir dan gharar. Sistem dan pasar keuangan dan capital market di Amerika telah didominir oleh setan tiga serangkai atau trinitas setan (satanic trinity) yang terdiri dari (1) bunga (riba) dalam transaksi keuangan; Praktek riba terlihat jelas pada bisnis derivatif yang sangat laris di pasar uang dan pasar modal AS. (2) Produk derivatif yang tak jelas underline transactionnya itu disebut juga dengan gharar, karena ketidak jelasan produk riilnya. Produk gharar ini disamarkan dengan istilah produk hybrids dan derivatives yang dibungkus dan dikemas dengan mekanisme securitisation insurance atau guarantee; (3) Peri laku dan praktek spekulatif atau untung-untungan (maisir) yang juga tanpa dilandasi transaksi riil. .
Sebenarnya, krisis keuangan global dapat dibedakan kepada dua macam krisis, Pertama krisis di pasar modal (capital market) dan kedua krisis di pasar uang (money market). Kedua bentuk financial market itu membuka peluang kepada transaksi dengan tingkat spekulasi yang tinggi. Keduanya menggunakan bunga sebagai instrumen. Keduanya juga memisahkan sektor moneter dan sektor riel sebagaimana diajarkan sistem ekonomi kapitalisme.
Di capital market konvensional, sangat dimungkinkan terjadinya short selling dan margin trading . Kegiatan bisnis tersebut sangat sarat dengan motif spekulasi. Sementara di pasar uang terdapat dua kesalahan besar yang berakibat kepada krisis, pertama, kegiatan transaksi valas yang bermotif spekulasi, baik spot maupun bukan, seperti forward, options dan swaps transaction. Kedua bahwa yang menjadi standar keuangan international adalah fiat money.
Islam yang berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah dari langit tentu memiliki ajaran yang unggul, rasional dan ilmiah dan empiris. Menurut ekonomi Islam, sektor moneter dan sektor riil tidak boleh terpisah, sedangkan dalam sistem ekonomi kapitalisme keduanya terpisah secara diametral. Akibat keterpisahan itu, maka arus uang (moneter) berkembang dengan cepat sekali, sementara arus barang di sektor riil semakin jauh tertinggal. Sektor moneter dan sektor riil menjadi sangat tidak seimbang.
Pakar manajamen tingkat dunia, Peter Drucker, menyebut gejala ketidakseimbangan antara arus moneter dan arus barang/jasa sebagai adanya decopling, yakni fenomena keterputusan antara maraknya arus uang (moneter) dengan arus barang dan jasa.
Fenomena ketidakseimbangan itu dipicu oleh maraknya bisnis spekulasi pada kedua pasar keuangan di atas, yaitu di pasar modal dan pasar valas (money market) sehingga ekonomi dunia terjangkit penyakit yang bernama balon economy (bubble economy). Disebut ekonomi balon, karena secara lahir tampak besar, tetapi ternyata tidak berisi apa-apa kecuali udara. Ketika ditusuk, ternyata ia kosong. Jadi, bublle economy adalah sebuah ekonomi yang besar dalam perhitungan kuantitas moneternya, namun tak diimbangi oleh sektor riel, bahkan sektor riel tersebut amat jauh ketinggalan perkembangannya.
Sekedar ilustrasi dari fenomena decoupling tersebut, misalnya sebelum krisis moneter Asia, dalam satu hari, dana yang gentayangan dalam transaksi maya di pasar modal dan pasar uang dunia, diperkirakan rata-rata beredar sekitar 2-3 triliun dolar AS atau dalam satu tahun sekitar 700 triliun dolar AS.
Padahal arus perdagangan barang secara international dalam satu tahunnya hanya berkisar 7 triliun dolar AS. Jadi, arus uang 100 kali lebih cepat dibandingkan dengan arus barang (Republika, 18-8-2000).
Dalam tulisan Agustianto di sebuah seminar Nasional tahun 2007 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, disebutkan bahwa volume transaksi yang terjadi di pasar uang (currency speculation and derivative market) dunia berjumlah US$ 1,5 trillion hanya dalam sehari, sedangkan volume transaksi pada perdagangan dunia di sektor riil hanya US$ 6 trillion setiap tahunnya (Rasio 500 : 6 ), Jadi sekitar 1-an %. Celakanya lagi, hanya 45 persen dari transaksi di pasar, yang spot, selebihnya adalah forward, futures,dan options. Sementara itu menurut Kompas September 2007, uang yang beredar dalam ransaksi valas sudah mencapai 1,3 triliun dalam setahun. Data ini menunjukkan bahwa perkembangan cepat sektor keuangan semakin melejit meningalkan sektor riel. Dengan demikian balonnya semakin besar dan semakin rawan mengalami letupan. Ketika balon itu meletus, maka terjadilah krisis seperti yang sering kita saksikan di muka bumi ini.
Gejala decoupling, sebagaimana digambarkan di atas, disebabkan, karena fungsi uang bukan lagi sekedar menjadi alat tukar dan penyimpanan kekayaan, tetapi telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan dan sangat menguntungkan bagi mereka yang memperoleh gain. Meskipun bisa berlaku mengalami kerugian milyaran dollar AS.
Berdasarkan realitas itulah, maka Konferensi Tahunan Association of Muslim Scientist di Chicago, Oktober 1998 yang membahas masalah krisis ekonomi Asia dalam perspektif ekonomi Islam, menyepakati bahwa akar persoalan krisis adalah perkembangan sektor finansial yang berjalan sendiri, tanpa terkait dengan sektor riel.
Kegiatan bisnis yang memisahkan sektor moneter dan riil, tidak lain adalah praktek riba. Istilah kontemporer menyebutnya derivatif. Dalam transaksi derivatif saat ini, sesungguhnya telah menyatu tiga serangkai riba, maysir dan gharar. Sistem bisnis derivatif dalam pandangan Islam, merupakan sebuah kejahatan besar, sehinga pelakunya abadi di neraka (2:275), karena dosanya tak termaafkan. Dampaknya bisa menghangcurkan ekonomi banyak negara sebagai mana yang kita rasakan dan saksikan saat ini. Jika sebuah negara terjun ke jurang krisis, maka ratusan juta bisa menderita, Bayangkan jika 10, 20 atau 30 negara diterpa krisis, berapa milyard umat manusia yang menjadi sengsara dan makin miskin akibat sistem yang salah, sistem yang menghalalkan riba, maysir dan gharar. Oleh karena jahatnya transaksi derivatif, maka George Soros menyebutnya sebagai hydrogen bombs, sementara Warren Buffett menjulukinya sebagai financial weapons of mass destruction
Transkasi derivatif telah menjelma menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak dan menciptakan mega-catastrophic yang dapat meluluhlantakkan sistem finansial global. Hal ini disebabkan ekspansi derivatif telah menciptakan bubble yang sangat besar dalam ekonomi dunia.
Para ekonom dan pakar keuangan telah mengidentifikasi dan berkonklusi bahwa transaksi derivatif menjadi punca dan penyebab utama semua bencana ekonomi besar yang terjadi sejak tahun 1929 di Amerika Serikat. Sistem riba, maysir dan gharar (derivative) jugalah yang berada di belakang crash pasar saham Wall Street tahun 2001 yang dikenal sebagai Black Monday, juga krisis keuangan dan perbankan di tahun 1987
Bisnis derivative ini jugalah menjadi penyebab terjadinya krisis finansial Asia 1997/1998; penyebab kolapsnya hedge fund raksasa Long Term Capital Management (LTCM) tahun 1998; ambruknya bank dagang tertua Inggris, Barrings Bank; kolapsnya Enron; pemicu krisis ekonomi Argentina; serta menjadi pemantik krisis keuangan dan ekonomi global saat ini. Hal ini terjadi karena, menurut Kavaljit Singh (2000), transaksi derivatif yang awalnya digunakan untuk mengurangi risiko (hedging) akibat pergerakan harga tidak lagi wujud, malahan menjadi instrumen spekulasi.
Upaya saat ini yang banyak dibahas untuk mengurangi dampak buruk derivatif adalah membuat regulasi dan supervisi yang sophisticated (Bisnis, 20 Maret). Namun, Menurut Aziz Setiawan, pakar ekonomi Islam Paramadina, ketika regulasi tidak menyentuh pembatasan kemampuan bermutasi dan bermetamorfosis derivatif, ancaman krisis sistemik akan selalu ada. Metamorfosis dan mutasi derivatif berkembang ketika terjadi pemisahan risiko dari aktivitas ekonomi riil, sehingga risiko bertransformasi menjadi “komoditas” dan membuatnya dapat ditransaksikan secara terpisah.
Komoditisasi risiko membuat risiko menjadi semakin berbiak. Ketika risiko terpisah dari sektor riil, tidak ada batasan jenis risiko yang bisa ditransaksikan, mulai dari saham, obligasi, komoditas, indeks, valuta, rating perusahaan, penyelesaian takeover, cuaca serta risiko lainnya. Lebih jauh lagi bahkan, derivatif dapat diturunkan dari derivatif lainnya, sehingga lahirlah options on futures, futures on options, options on options, dan lain-lain.
Hal ini, membuat volume dan pertumbuhan derivatif terpisah dari sektor riil. Karena sektor riil jauh lebih kompleks dan dihadapkan pada berbagai kendala, maka pertumbuhan pasar derivatif jauh lebih cepat dari barang dan jasa riil. Maka tak mengherankan bila volume derivatif telah berbiak lebih sepuluh kali lipat dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) seluruh dunia yang hanya US$60 triliun.
Berdasarkan data Bank for International Settlements (BIS), volume transaksi derivatif dalam 6 tahun terakhir telah membengkak lebih dari enam kali lipat; dari sekitar US$100 triliun menjadi US$683 triliun tahun 2008. Akhirnya regulasi tanpa menyentuh aspek pembatasan kemampuan bermutasi dan bermetamorfosis derivatif, tidak akan terlalu membantu meredam daya ledak bom waktu ini.
Dalam sebuah seminar di STAN Jakarta, di mana saya dan Aviliani ketika itu sebagai pembicara, beliau mengatakan, bahwa perbandingan transaksi sector riil dan sector keuangan telah membengkak secara spektakuler, yakni 1 banding 3000. Ini Artinya, jika transaksi bisnis riil hanya 1 triliun US dolar seathaun, maka transaksi derivative di sector keuangan 3000 kali lipatnya, yakni sebanyak 3000 triliun US dollar dalam setahun. Percepatan ini terjadi dalam 6 tahun belakangan ini.

Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor
produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya. (Sadono Sukirno, 1994;10).

Sumber Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDPriil per kapita. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product, GDP) adalah nilai pasar keluaran total sebuah negara, yang merupakan nilai pasar semua barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam sebuah negara.
Kenaikan GDP dapat muncul melalui:

1. Kenaikan penawaran tenaga kerja
Penawaran tenaga kerja yang meningkat dapat menghasilkan keluaran yang lebih banyak. Jika stok modal tetap sementara tenaga kerja naik, tenaga kerja baru cenderung akan kurang produktif dibandingkan tenaga kerja lama.

2. Kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia
Kenaikan stok modal dapat juga menaikkan keluaran, bahkan jika tidak disertai oleh kenaikan angkatan kerja. Modal fisik menaikkan baik produktivitas tenaga kerja maupun menyediakan secara langsung jasa yang bernilai. Investasi dalam modal sumber daya manusia merupakan sumber lain dari pertumbuhan ekonomi.

3. Kenaikan produktivitas
Kenaikan produktivitas masukan menunjukkan setiap unit masukan tertentu memproduksi lebih banyak keluaran. Produktivitas masukan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor termasuk perubahan teknologi, kemajuan pengetahuan lain, dan ekonomisnya skala produksi. (Case dan Fair, 1999;326)

Manfaat Pertumbuhan Ekonomi
Manfaat Pertumbuhan Ekonomi antara lain sebagai berikut:

Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional Pendapatan perkapitanya dipergunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk, sebab semakin meningkat pendapatan perkapita dengan kerja konstan semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya.
Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional. Sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan luar negari oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya.
Sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan bagi perusahaan untuk dasar penyusunan perencanaan produk dan perkembangan sumbur daya (tenaga kerja dan modal).

Perbankan Indonesia Stabil

Pemeringkat Fitch Ratings menyatakan di Jakarta, Rabu (20/12/2011) bahwa prospek perbankan Indonesia adalah stabil. Hal ini mencerminkan industri perbankan memiliki daya tahan.
"Perbankan Indonesia harus tetap berdaya tahan, terhadap kondisi perekonomian global yang menantang. Pendapatan yang stabil, provisi mencukupi dan permodalan, faktor tersebut membuat perlindungan bagi perbankan terhadap tantangan-tantangan," ujar Julita Wikana, Direktur Institusi Finansial Fitch.
Fitch memperkirakan, sektor perbankan dapat terus memberikan keuntungan lumayan pada tahun 2012, karena biaya pendanaan yang lebih rendah serta biaya kredit yang dapat dikelola akan dapat mengatasi tekanan kompetisi. Fitch memperkirakan pertumbuhan kredit sebesar 15 persen.
Baru-baru ini, Fitch meningkatkan peringkat dari delapan bank Indonesia setelah meningkatkan prospek peringkat negara Indonesia.
Fitch memperkirakan, net interest margin (NIM), yang merupakan margin tertinggi di Asia Selatan akan tetap kuat tetapi berada di bawah tekanan. Selain itu, ketatnya kompetisi pembagian pangsa pasar juga mungkin akan menurunkan NIM.
Kualitas aset dan biaya kredit, tampaknya juga akan tetap dapat dikelola dengan baik pada tahun 2012 di tengah situasi perekonomian yang cukup kondusif. Perkembangan lebih lanjut tampaknya akan berjalan dengan moderat.

Realisasi APBN Kemenkop Capai 92,19%

Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun ini merealisasi APBN sekitar 92,19% dari total anggaran Rp1,1 triliun. "Sisa anggaran Rp77,4 miliar merupakan penghematan operasional dan anggaran Dewan Koperasi Indonesia yang diblokir," ujar Menkop dan UKM Sjarifuddin Hasan kepada wartawan pada laporan akhir tahun kinerja instansinya hari ini.
Penghematan dilakukan dari pemakaian listrik, telepon dan air serta berbagai efisiensi dari pelaksana kegiatan bersifat kontraktual seperti pelelangan, pekerjaan yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.

Efisiensi atau penghematan dilakukan tanpa mengurangi kualitas pekerjaan, sedangkan blokir anggaran Rp25 miliar dialokasikan bagi Dekopin. Namun, karena hingga tutup buku tidak bisa menyelesaikan program, dana dikembalikan ke kas negara.

Dengan demikian total anggaran yang berhasil direalisasi instansi ini sekitar Rp990,474 miliar. Menurut Sjarifuddin, kinerja yang dicapai instansi telah dilaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Terhadap kinerja binaan mereka, yakni pelaku UMKM, penyerapan tenaga kerjanya diperkirakan meningkat 3,55%, atau naik dari 99.401.775 orang pada 2010 menjadi 101.722.458 orang.

Selain itu juga terjadi peningkatan petumbuhan pada pelaku UMKM sebesar 2,02%. Pada 2010 jumlah UMKM sebanyak 55.206.44 unit, naik menjadi 54.559.969 unit hingga akhir Desember 2011.

Salah satu keberhasilan program yang dilaksanakan Kemenkop dan UKM pada 2011 adalah One Village One Product (OVOP). Program yang dikembangkan untuk mengeksploitasi komoditas unggulan daerah itu sebanyak delapan jenis.

Masing-masing, jeruk kalamansi (Bengkulu), batik tulis (Pacitan, Jatim), nanas (Prabumulih, Sumsel), bordir (Tasikmalaya, Jabar), kopi organik (Tanggamus, Lampung), kakao (Palopo, Sulsel), tenun cual (Bangka Belitung), dan bawang goreng (Palu, Sulteng).

Sumber:Berita 

Ketika Pedagang Kaki Lima Belajar Mengelola Uang

Meraih ilmu bukan hanya secara formal dan bagi kalangan tertentu. Laki-laki, perempuan, tua, muda, apa pun profesinya, berhak mendapat tambahan ilmu.

Selasa (6/12/2011), sekitar 250 pedagang kaki lima yang semuanya perempuan memperoleh ilmu mengelola keuangan. Mereka sangat antusias karena akan mendapat tambahan ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan taraf ekonomi.

Linda, anggota sekaligus pengurus Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) di DKI Jakarta, mengakui, ia pernah mendapatkan ilmu pengelolaan keuangan serupa. Kali ini, ia turut serta sebagai panitia acara.

Linda yang sehari-hari berjualan ikan di Muara Angke, Jakarta Utara, menuturkan, ia diajarkan cara memilah-milah uang yang diperoleh dari hasil berdagang. Misalnya, modal harus dikembalikan lagi dengan utuh. Kemudian, keuntungan juga harus dibagi-bagi, antara lain untuk tabungan, biaya hidup sehari-hari, dan dana cadangan. ”Pelatihan semacam ini bagus. Kalau sebelumnya semua uang tercampur sehingga bisa kepakai lagi. Sejak tahu ilmunya, enggak boleh campur lagi uangnya,” kata Linda.

Khodisah, pengurus APKLI, menambahkan, sejak memperoleh ilmu mengelola keuangan, ada rekan perempuannya sesama pedagang kaki lima menjadi lebih galak. ”Galaknya gini, kalau biasanya suami habis dua bungkus rokok dalam sehari, sekarang sudah bisa minta suami mengurangi rokok. Uangnya bisa ditabung,” kata Khodisah.

Ilmu itu langsung diterapkan oleh Linda, Khodisah, dan rekan-rekannya. Kini, ilmu keuangan itu tak hanya membuat sistem pembukuan para pedagang kaki lima menjadi lebih tertib, tetapi juga membuat penggunaan dana lebih tepat. ”Ada yang sebelumnya tidak punya tabungan, kini sudah punya. Bahkan ada yang punya asuransi dan investasi kecil-kecilan,” kata Khodisah.

Acara itu merupakan pertanggungjawaban sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Asuransi Prudential Indonesia, yang bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Gumelar mengemukakan, dengan kemampuan mengatur keuangan,  kewirausahaan dapat lebih kuat. Khususnya bagi wirausaha perempuan, yang jumlahnya sekitar 60 persen dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Presiden Direktur Prudential Indonesia William Kuan menambahkan, perempuan di Indonesia banyak menjalankan usaha kecil. ”Meski demikian, yang memiliki akses pengetahuan keuangan baik masih sedikit,” kata Kuan.

Sebenarnya, langkah pengenalan terhadap lembaga keuangan ini sesuai dengan program Bank Indonesia (BI), yakni inklusi keuangan. Berdasarkan catatan Bank Indonesia, sekitar 60 persen dari penduduk Indonesia atau 142 juta jiwa belum tersentuh lembaga keuangan.

Assistant Vice President Corporate Communication Prudential Indonesia Widyananto Sutanto mengakui, sampai kini Prudential belum bekerja sama dengan BI atau perbankan di Indonesia meskipun memiliki misi yang sama, yakni mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan kepada masyarakat.

Sumber:Berita media cetak

BI: Inflasi Desember 0,6 Persen

Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution mengatakan bulan Desember kemungkinan terjadi inflasi sekitar 0,6 persen. Perkiraan ini dihasilkan dari survei mingguan yang dilakukan Bank Indonesia.
"Kalau menurut survei kita inflasi bulan Desember kira-kira 0,6 persen. Ya lebih kurang bisa sedikit ke bawah bisa sedikit ke atas," ujar Darmin, usai menghadiri acara pelantikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, di Mahkamah Agung, Kamis ( 29/12/2011 ).
Dengan perkiraan tersebut, maka inflasi tahunan bisa bergerak di sekitar 3,8 persen. Kenaikan harga bahan makanan tidak begitu besar pada bulan Desember.
Menurut Deputi Gubernur Indonesia, Hartadi A Sarwono, inflasi bulan ini lebih dipengaruhi oleh biaya transportasi seiring dengan adanya perayaan Natal dan Tahun Baru. Ini, terang dia, merupakan masalah musiman.
"Natal (dan) akhir tahun biasanya transportasi agak naik hingga juga terkena dengan harga barang juga," ucap dia. Tapi, kenaikan harga transportasi pun juga tidak terlalu tinggi. Dengan begitu inflasi pun diperkirakan berada di rentang 0,5-0,6 persen.

Sumber:http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/12/29/12024229/BI.Inflasi.Desember.0.6.Persen

Nutrisi Penting bagi Perkembangan Anak

Asam lemak esensial (essential fatty acid/EFAs). Nutrisi ini berguna untuk membangun sel, mengatur sistem saraf, memperkuat sistem kardiovaskular, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, diperlukan untuk fungsi otak serta mata dan membantu tubuh menyerap energi.


■ Magnesium. Nutrisi ini berfungsi untuk menjaga tulang tetap kuat, irama jantung stabil, otot dan fungsi saraf, serta mendukung sistem kekebalan tubuh. ■ Kalsium. Nutrisi ini berguna untuk membangun tulang dan gigi yang kuat, mempromosikan saraf dan fungsi otot yang sehat, membantu proses pembekuan darah, dan membantu mengubah makanan menjadi energi.

■ Kalium (potasium). Nutrisi ini bersama natrium akan berfungsi mengontrol keseimbangan cairan di tubuh, menjaga tekanan darah, fungsi otot, dan mengurangi risiko batu ginjal serta osteoporosis.

■ Zat besi. Nutrisi ini penting dalam membuat hemoglobin (pigmen merah dalam darah pembawa oksigen) dan mioglobin (pigmen penyimpan oksigen dalam otot).

■ Zink (seng). Nutrisi ini dibutuhkan oleh lebih dari 70 enzim yang membantu proses pencernaan, metabolisme, dan penting untuk pertumbuhan.

■ Vitamin A. Vitamin ini memainkan peran penting dalam penglihatan dan pertumbuhan tulang, melindungi tubuh dari infeksi, meningkatkan pertumbuhan sel dan jaringan.

■ Vitamin C. Vitamin ini membantu memperbaiki dan membentuk sel-sel darah merah, tulang dan jaringan, menjaga gusi anak dan memperkuat pembuluh darah, serta membantu tubuh menyerap zat besi. Sumbernya jambu biji merah, kiwi, mangga, stroberi, kentang dengan kulitnya.

■ Vitamin D. Vitamin ini membantu tubuh menyerap mineral seperti kalsium dan membangun gigi serta tulang yang kuat, berperan dalam pengaturan sel dan produksi insulin. Sumbernya kuning telur, salmon, mackerel.

Sumber:internet
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/443598/

Indonesia Butuh Pengetahuan Produksi Animasi

Gairah Indonesia untuk berkiprah di dunia animasi mulai tergelitik berkat video klip "Lakon Pada Suatu Ketika" dari Lakon Animasi. Namun, untuk bisa mewujudkan itu, bukan hanya butuh talenta, melainkan juga pengetahuan produksi animasi.

Soal talenta, Indonesia memang harus diakui memiliki banyak talenta animasi. Bahkan, di antara mereka sudah banyak yang berkiprah di tingkat dunia pada produksi film-film animasi kelas atas.

Contohnya adalah Rini Sugianto, warga Indonesia yang kini tinggal di Selandia Baru. Rini adalah salah satu animator untuk WETA Digital. Ia merupakan salah satu animator di film animasi karya Steven Spielberg, The Adventures of Tintin.

Animasi layar lebar

Kompas Tekno sempat berbincang lewat e-mail dengan Rini untuk mengetahui tanggapannya mengenai perkembangan dunia animasi di Indonesia. Dalam perbincangan itu, Rini sempat memuji karya Lakon Animasi sebagai salah satu bukti bahwa Indonesia bisa menghasilkan animasi yang bagus.

Namun, untuk mengangkat sebuah karya dari "klip" menjadi "animasi penuh layar lebar" tentunya tak semudah yang dikira. "Film animasi durasi penuh itu big production ya. Banyak orang yang terlibat dalam pembuatannya," ujar Rini.

Untuk awalnya, Rini menyarankan karya-karya yang lebih ringan, misalnya film pendek. "Karena skala production-nya lebih kecil, mungkin itu lebih bisa dijalanin," katanya.
Indonesia punya talenta
Ia pun mengakui bahwa talenta animasi dari Indonesia sangat banyak. Namun, untuk bisa terwujud sebuah studio animasi yang mimpinya bisa bersaing dengan Pixar dkk, bukan hanya talenta yang dibutuhkan.
Warga Indonesia, ujarnya, sudah saatnya untuk mulai belajar soal produksi film animasi. Ini artinya bukan hanya aspek kemampuan membuat animasi saja, melainkan juga bagaimana merancang sebuah produksi dengan berbagai faktor di dalamnya.

"Kasus umum yang paling (sering) saya dengar, animator-animator Indonesia merasa tidak dihargai. Karena orang-orang masih menganggap kalau animation production itu simple, gampang, dan cepat.Tapi kenyataannya diperlukan wawasan dan ilmu yg baik agar tercipta animasi yg potensial dan berkualitas.

SUARA MAHASISWA,Urgensi Data Geospasial yang Komprehensif

Keberhasilan pemerintah dan parlemen menghasilkan UU No 14 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial merupakan kerja keras yang diharapkan berdampak baik dalam pengelolaan sumber daya negeri ini untuk menciptakan kemakmuran kepada masyarakat.

Proses pengambilan kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh data geografis dan demografis suatu wilayah.Pembangunan jalan,jembatan,bandar udara,pelabuhan, terminal, stasiun kereta api, pusat pasar tradisional,dan infrastruktur lainnya akan sangat dipengaruhi oleh geografi dan demografi daerah tersebut. Data geospasial sudah mencakup geografi dan demografi sehingga sangat mendukung dalam proses pengambilan kebijakan tersebut.

Namun,selama ini ketersediaan data geospasial masih terbatas dan dikuasai kalangan tertentu. Data-data geospasial tentang topografi darat, laut (hidrografi), dan lingkungan pesisir menjadi domain Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Direktorat Topografi Angkatan Darat (Dittopad) dan Dinas Hidrografi dan Oseanografi (Dishidros) TNI AL.

Sementara data geospasial kehutanan menjadi domain Kementerian Kehutanan,data geospasial pertanahan menjadi domain Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan data geospasial pertambangan menjadi domain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.Sedangkan data-data geospasial di daerah menjadi domain Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Data-data tersebut memang masih dapat diakses, namun sangat terbatas. Sementara data-data geospasial yang diperoleh dan dikelola oleh swasta tidak mudah diakses karena mahalnya pengadaan data-data tersebut.Hal tersebut menunjukkan bahwa basis data geospasial Indonesia masih tersebar dan perlu dikelola secara komprehensif.

Keberadaan Badan Informasi Geospasial sebagai amanat UU Informasi Geospasial ini diharapkan dapat menjadi jawaban dalam membangun data geospasial yang komprehensif. Pembentukan struktur keorganisasiannya seharusnya tidak hanya menjadi jelmaan Bakosurtanal,lebih dari itu harus menjadi organisasi yang kompleks sehingga badan ini bisa menjadi “rumah data”bagi seluruh data geospasial yang ada.

Lebih dari itu,badan ini pun harus menggaet badan usaha milik swasta yang berkecimpung dalam pengadaan data geospasial sehingga terjadi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan data geospasial untuk proses pembangunan terlebih dalam mewujudkan kemakmuran bagi rakyat.

Dengan demikian, kericuhan akibat penguasaan lahan,konversi hutan,batas daerah, batas negara, ganti rugi lahan untuk pembangunan jalan, dan masih banyak kericuhan lain akan dapat diminimalisasi atau bahkan dapat dihilangkan. Hal ini tentu merupakan tantangan berat pada awal 2012, namun bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan.Kecakapan pemerintah dalam memimpin, membuat kebijakan, dan sosialisasi disertai dukungan dari masyarakat baik pelaku usaha maupun masyarakat biasa akan mampu mewujudkan hal ini. Bangunlah jiwanya! Bangunlah raganya! Untuk Indonesia Raya!

Perempuan Poros Bangsa

Sejarah perjalanan bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia mencatat betapa perempuan mempunyai peran yang strategis. Utamanya dalam menegakkan pilar-pilar kejayaan suatu bangsa di antaranya membangun kemandirian, daya saing,dan peradaban unggul.

Dimensi kepeloporan perempuan secara konkret dapat kita saksikan dari berbagai sudut.Dari medan laga pertempuran nama Laksamana Malahayati, Cut Nyak Dhien, Christina Martha Tiahahu, hingga SK Trimurti membuktikan bahwa perempuan bisa diandalkan ketika dipercaya bertarung di garda depan.

Di sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, kita juga merasakan sentuhan kuat perempuan sebagaimana dilakukanHjRasunahSaid, Nyi AgengSerang,Nyi AisyahDahlan,dan RA Kartini.Mereka adalah aktor utama dalam membebaskan paradigma berpikir para perempuan. Obor bagi perempuan di zamannya dan inspirasi bagi perempuan masa kini.

Dalam konteks ini, perempuan mampu menunjukkan peran sentralnya selain kodratnya sebagai seorang istri dan ibu.Menghilangkan kekangan paradigma patriarki memang bukan persoalan mudah, namun bukan berarti tidak mungkin hal itu terjadi. Diskriminasi terhadap perempuan masih sering terjadi. Di lingkungan keluarga masih banyak terjadi anak perempuan cenderung dikesampingkan haknya untuk memperoleh pendidikan daripada anak laki-laki.

Di ruang publik pun,perdebatan apakah seorang perempuan berhak menjabat sebagai pemimpin atau tidak masih kencang berhembus? Untuk itu,perempuan harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya dalam segala hal. Pertama, dalam konteks individu perempuan harus bisa menunjukkan kualitas dirinya berpendidikan, religius, santun, dan beretika.Perempuan harus mampu membawa dan menjaga martabat dirinya.

Kedua, sebagai seorang istri dan ibu yang diberikan kodrat melahirkan, perempuan berkewajiban untuk mampu menanamkan karakter dan mendidik putra putrinya untuk menjadi generasi berkualitas, beriman,dan bertakwa. Dengan begitu,para generasi penerus ini mampu mengelola bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Nah, karena itulah, perempuan harus mampu menunjukkan kapasitas dirinya untuk terjun langsung mengisi dan memajukan bangsa.

Ikut andil sebagai pengambil keputusan.Berkiprah sesuai bidang keahlian keilmuannya. Perempuan adalah poros bangsa.Di tangan perempuanlah ternyata karakter bangsa dibentuk, kemandirian diciptakan, dan pembangunan dijalankan. Rusak perempuan, runtuh pula negara.

Bajaj Luncurkan Mobil Ultrahemat

Perusahaan produsen sepeda motor dan kendaraan roda tiga Bajaj dari India untuk pertama kali terjun ke industri mobil, Selasa (3/1/2012), dengan meluncurkan mobil ultrahemat RE60 di New Delhi.
"Di Bajaj Auto, kami percaya warga planet ini berhak mendapatkan (kendaraan) yang jauh lebih cepat dan lebih baik," ujar Rajiv Bajaj, Direktur Pelaksana Bajaj Auto, saat meluncurkan mobil yang akan menjadi pesaing pendahulunya, Tata Nano.
Mobil yang mampu mengangkut empat penumpang itu menggunakan mesin berkapasitas 200 cc dan mampu mencapai kecepatan maksimum 70 kilometer per jam. Bajaj membanggakan mobil pertamanya ini sebagai mobil yang dirancang khusus untuk kehidupan urban yang sering macet, dengan kelebihan hemat BBM dan emisi gas rumah kaca rendah.
Bajaj RE-60 diklaim bisa berjalan hingga 35 kilometer hanya dengan mengonsumsi 1 liter bensin dan mengeluarkan emisi karbon dioksida 60 gram per kilometer. Emisi tersebut diklaim Bajaj hanya setengah dari emisi mobil mungil pesaingnya.
Namun, pihak Bajaj belum menyebutkan berapa harga mobil yang beratnya hanya 400 kilogram ini. Pesaingnya, Tata Nano yang diluncurkan tahun 2009, dijual dengan harga 140.880 rupee (sekitar Rp 24 juta) untuk model standar polos.
Sebelumnya, Bajaj membatalkan kerja sama dengan produsen mobil Perancis, Renault, dan mitranya dari Jepang, Nissan, untuk mengembangkan mobil berbiaya rendah.

Tahun Ini RI Tidak Impor Beras

Sepanjang tahun ini, Pemerintah menargetkan untuk tidak mengimpor beras. Pemerintah bahkan mentargetkan surplus hingga 2 juta ton. Impor yang masuk selama tahun 2012 adalah sisa impor tahun 2011.

Pada tahun 2011, Bulog melakukan impor beras hingga 1,9 juta ton untuk mencukupi stok beras nasional. Sebanyak 1,3 juta ton sudah masuk gudang Bulog sedangkan sisanya akan masuk pada Februari hingga Maret.

Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan target penyediaan stok tahun ini mencapai 4 juta ton, atau lebih tinggi dari permintaan pemerintah yakni 2 juta ton. Stok itu akan berasal dari public service obligation (PSO) sebanyak 3,6 j uta ton, dan sisanya 400 ribu ton dari komersial.

Meski sudah banyak impor beras, namun harga beras tetap tak sulit turun. Harga beras terus bergerak naik meski pemerintah sudah menempuh operasi pasar. 

Kepercayaan Masyarakat Menguat

Kepercayaan masyarakat semakin kuat sejalan dengan kondisi ekonomi yang semakin baik. Hal ini ditunjukkan dari optimisme masyarakat terhadap keadaan ekonomi saat ini.

Hasil survei yang dilakukan Danareksa Research Institute menunjukkan, indeks kepercayaan konsumen (IKK) pada Desember 2011 naik 0,2% menjadi 91,6. ”Ini adalah level IKK tertinggi dalam enam bulan terakhir,” ungkap Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOkemarin.

Purbaya mengatakan,gambaran ini menunjukkan proses akselerasi ekonomi nasional yang belum terganggu gejolak ketidakpastian ekonomi dunia. Tingkat kepercayaan masyarakat terus membaik sepanjang tahun 2011. Komponen yang menunjukkan keadaan saat ini atau indeks situasi sekarang (ISS) naik 2,5% menjadi 77,6. Kenaikan ini terjadi karena penilaian masyarakat terhadap keadaan ekonomi nasional maupun lokal meningkat.

Berbanding terbalik dengan ISS,komponen indeks ekspektasi (IE) justru turun 1,1% menjadi 102,1.Kondisi ini menunjukkan optimisme masyarakat terhadap prospek ekonomi secara keseluruhan dalam enam bulan mendatang sedikit menurun. ”Penurunan ini sehubungan dengan ekspektasi adanya kenaikan harga dalam enam bulan ke depan,”jelasnya.

Purbaya mengatakan, hasil survei menunjukkan, konsumen masih merasa khawatir terhadap prospek kenaikan harga barang dalam enam bulan mendatang. Dia menyebutkan, indeks yang mengukur sentimen masyarakat terhadap inflasi justru meningkat sebesar 3% menjadi 189,0. Indeks tersebut merupakan level tertinggi dalam kurun waktu empat bulan terakhir.

Tingkat kepercayaan diri masyarakat terhadap prospek ekonomi secara keseluruhan dalam enam bulan mendatang sedikit menurun.Rencana konsumen untuk membeli barangbarang tahan lama juga menurun pada Desember. Survei tersebut menunjukkan, hanya 35,6% masyarakat yang berencana membeli barang-barang tahan lama dalam enam bulan mendatang, turun dari 40,2% di November.

Sekadar diketahui, sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi selama Desember 2011 mencapai 0,57%. Sepanjang periode Januari hingga Desember 2011, laju inflasi mencapai 3,79% dan year on year juga berada pada level 3,79%. Menanggapi perkembangan inflasi tersebut,Wakil ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasih mengatakan, realisasi inflasi yang jauh di bawah asumsi pemerintah menjadi catatan bagi DPR.

Dia menilai, capaian tersebut menggambarkan upaya efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah. ”Inflasi yang rendah menunjukkan stabilitas ekonomi nasional,” ujar Achsanul. Yang tidak kalah penting, kata dia, Bank Indonesia juga memiliki tugas menjaga indeks stabilitas finansial di bawah level 2%.

Sumber:Berita indonesia

Potensi Rupiah Melemah Masih Kuat

Nilai tukar mata uang rupiah yang ditransaksi antarbank di Jakarta, Kamis pagi, belum bergerak atau stagnan diposisi Rp 9.065 per dollar AS.

"Jelang libur akhir tahun perdagangan pasar uang cenderung kurang agresif. Sebagian pelaku pasar telah mengambil waktu libur, sehingga rupiah pagi belum bergerak nilainya," kata Managing Research Indosurya Asset Management, Reza Priyambada, di Jakarta, Kamis (29/12/2011).

Ia menambahkan, potensi rupiah melemah masih kuat seiring ketidakpastian kondisi kepemimpinan Korea Utara dan diperburuk oleh pelemahan mata uang regional, di antaranya Rupee India.

Di sisi lain, kata dia, laporan Consumer Price Index (CPI) Korea Selatan juga masih memberikan sinyal variatif di mana angkanya masih di atas target bank sentral di level 2-4 persen. "Kondisi itu salah satu katalis faktor volume perdagangan tipis, selain dari sebagian investor yang telah mengambil waktu libur," kata dia.

Ia mengatakan, sebenarnya pelaku pasar masih mengharapkan sentimen positif, apalagi AS mencatat data-data ekonomi yang positif yang keluar di akhir pekan kemarin menjelang libur panjang Natal. "Rupiah terhadap dolar AS diperkirakan cenderung melemah akibat maraknya aksi jual di tengah tipisnya volume perdagangan akhir tahun," kata dia.

Analis pasar uang Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih, menambahkan, pasar global yang kembali negatif pada perdagangan tadi malam, kembali khawatir dengan problem utang di Uni Eropa. "Kami perkirakan rupiah juga mendapat sentimen pelemahan dengan kemungkinan bergerak di kisaran Rp 9.075-Rp 9.085 per dollar AS," kata dia.

Meski demikian, kata dia, lelang obligasi Italia yang berhasil meraup dana senilai 8,5 miliar euro atau setara dengan 11 miliar dollar AS mengindikasikan langkah itu cukup berhasil membuat likuiditas di pasar Eropa meningkat dan mengurangi biaya peminjaman, setidaknya untuk yang jangka pendek.

Sumber:Berita

Pertumbuhan Ekonomi Kurang Sentuh Penduduk Miskin

Pertumbuhan ekonomi dinilai kurang menyentuh penduduk yang berpenghasilan rendah dan miskin. Buktinya di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5%, jumlah penurunan penduduk miskin hanya sebesar 110 ribu orang atau 0,13%.

Hal tersebut diungkapkan peneliti Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wijaya Adi, Selasa (3/1).

"Pertumbuhan ekonomi kurang menyentuh pada penghasilan rendah dan miskin. Pertumbuhan ekonomi tinggi tapi kok pengentasan kemiskinan sedikit. Artinya siapa yang menikmati? Ya yang penghasilan tinggi," ungkapnya.

Karena itu, dia menegaskan, pertumbuhan ekonomi hendaknya harus menyentuh penduduk berpenghasilan rendah dan miskin. Program-program yang dijalankan pemerintah harus dikaitkan dengan penduduk miskin.

Menurut Wijaya, pertumbuhan ekonomi hanya fokus pada sektor yang berisi masyarakat berpendidikan tinggi, seperti telekomunikasi. Pertumbuhan ekonomi tidak berfokus pada sektor yang digeluti masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pertanian.

"Sekarang memang mulai dipertanyakan pertumbuhan ekonomi yang didorong sektor mana? Sektor teknologi kan yang memang pendidikannya tinggi, kurang menyentuh yang sektor berpenghasilan rendah, seperti pertanian," tuturnya.

Dalam catatan pemerintah, sektor pengangkutan dan komunikasi menyumbang kontribusi pertumbuhan 1% pada pertumbuhan ekonomi 6,5%. Sementara sektor pertanian hanya menyumbang kontribusi pertumbuhan 0,4%. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan penyumbang kontribusi pertumbuhan dengan 1,6%.

Kemudian Wijaya mempertanyakan ke mana saja anggaran pemerintah yang nilainya puluhan triliun rupiah untuk pengentasan kemiskinan. Padahal dalam hitungannya, dengan syarat setiap orang yang dikatakan tidak miskin berpenghasilan Rp300 ribu per bulan atau Rp3,6 juta per tahun, jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk membuat 110 penduduk tidak lagi menjadi miskin cukup sebesar Rp4 triliun per tahun.

"Sekarang BPS bilang turun hanya 110 ribu yang miskin. Kalau Rp 3,6 juta (per orang per tahun), kita sebenarnya hanya butuh hampir Rp4 triliun. Berarti dana puluhan triliun rupiah itu larinya ke mana saja?" cetusnya.

Wijaya meminta publik harus menyelidiki lagi anggaran pengentasan kemiskinan pemerintah itu lari ke mana saja.

Sumber:http://www.mediaindonesia.com/read/2012/01/03/288929/4/2/-Pertumbuhan-Ekonomi-Kurang-Sentuh-Penduduk-Miskin

infrastruktur dorong pertumbuhan ekonomi

Keinginan pemerintah memacu pembangunan infrastruktur diyakini menjadi strategi untuk mendorong ekonomi tumbuh lebih cepat sekaligus menjaga sistem ekonomi nasional dari ancaman krisis ekonomi dunia.

Guru besar Universitas Indonesia Firmanzah menyatakan, kebutuhan infrastruktur menjadi kebutuhan utama di Indonesia. Kebutuhan sarana dan prasarana diperlukan untuk pelayanan publik, menggerakkan aktivitas ekonomi, dan mendorong peningkatan investasi. Pembangunan infrastruktur tidak hanya terbatas pada infrastruktur fisik saja, tapi juga nonfisik seperti reformasi perizinan, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi nasional.

Firmanzah menuturkan, pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh pada percepatan pertumbuhan ekonomi. ”Pengaruhnya besar, tanpa infrastruktur, aktivitas ekonomi terhambat.Kalaupun berjalan, tidak akan optimal,” kata Firmanzah tadi malam. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan, salah satu persoalan yang kini mendapat perhatian khusus pemerintah adalah ketersediaan sarana dan prasarana.

”Kita akan prioritaskan masalah yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur kita, baik program- program yang masuk rencana kerja pemerintah (RKP) maupun pembangunan infrastruktur oleh BUMN dan swasta yang masuk dalam MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia),” jelas Hatta kemarin. Dari sisi anggaran,tahun ini pemerintah mengalokasikan Rp36,7 triliun khusus untuk pembangunan infrastruktur dalam negeri.

Selain anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBN, pemerintah juga mendorong penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) untuk peningkatan anggaran infrastruktur. Dalam Rencana Kerja Pemerintah 2012, pemerintah telah menetapkan beberapa proyek infrastruktur yang akan dikerjakan. Di antaranya percepatan pembangunan Waduk Jatigede, Jatibarang, dan Pandan Suri.

Selain itu, pembangunan bendungan gerak di Bojonegoro,pembangunan prasarana pengendalian banjir di DKI Jakarta,Sungai Citarum di Jawa Barat, dan pengamanan pantai di Sulawesi Utara. Untuk infrastruktur jalan, pemerintah akan meningkatkan kualitas jalan nasional sepanjang 36.823 km di Indonesia,

peningkatan kapasitas jalan di lintas timur Sumatera, lintas utara Jawa,lintas selatan Kalimantan, lintas barat NTB, Maluku, dan lintas batas Papua. Kemudian, rencana pembangunan jalan strategis sepanjang 175 km terutama di wilayah perbatasan dan lintas selatan Jawa, pembangunan jalan tol sepanjang 168 km di Sumatera dan trans-Jawa.

Ekonomi RI Membaik, Masyarakat Makin Pede

Jakarta - Kepercayaan konsumen menguat kembali di Desember 2011 didorong penilaian konsumen yang semakin baik terhadap keadaan ekonomi nasional saat ini. Indeks kepercayaan konsumen (IKK) naik 0,2% menjadi 91,6.

"Ini adalah level IKK tertinggi dalam 6 bulan terakhir," kata Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa dalam siaran pers, Rabu (4/1/2012).

Ia mengatakan, perkembangan ini menunjukkan proses ekspansi ekonomi RI belum terganggu gejolak perekonomian global. Selama 2011 lalu, CCI telah meningkat secara signifikan.

"Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen terus membaik selama tahun 2011," ujarnya.

Dari kedua komponen utama yang membentuk IKK di Desember, komponen yang menunjukkan keadaan saat ini (Indeks Situasi Sekarang atau ISS), naik 2,5% menjadi 77,6. Kenaikan ini terjadi karena penilaian konsumen terhadap keadaan ekonomi nasional maupun lokal saat ini meningkat.

Sebaliknya, komponen IKK lainnya yang menunjukkan keadaan masa depan (Indeks Ekspektasi atau IE), turun 1,1% menjadi 102,1. Hal ini menunjukkan optimisme masyarakat terhadap prospek ekonomi secara keseluruhan dalam enam bulan mendatang sedikit menurun.

"Penurunan ini sehubungan dengan ekspektasi adanya kenaikan harga dalam 6 bulan ke depan," katanya.

Survei menunjukkan, konsumen masih merasa khawatir terhadap prospek kenaikan harga barang dalam enam bulan mendatang. Indeks yang mengukur sentimen konsumen terhadap inflasi naik sebesar 3% menjadi 189,0 di Desember, yang merupakan level tertinggi dalam 4 bulan terakhir.

"Memang menurut survei terakhir, sekitar 89,9% konsumen di Desember masih merasa khawatir terhadap kenaikan harga barang, naik dari 86,5% pada survei bulan sebelumnya," ucapnya.

Karena optimisme masyarakat terhadap prospek ekonomi secara keseluruhan dalam enam bulan mendatang sedikit menurun, kata Purbaya, rencana konsumen untuk membeli barang-barang tahan lama juga menurun di Desember.

Berdasarkan hasil survei terakhir, sekitar 35,6% konsumen yang disurvei berencana untuk membeli barang-barang tahan lama dalam 6 bulan mendatang, turun dari 40,2% di November.

Walaupun turun, rencana konsumen untuk membeli barang-barang tahan lama masih tetap kuat, karena persentase konsumen yang akan membeli barang-barang tahan lama masih relatif tinggi, tidak terlalu jauh dari level teringginya sejak Januari 2000.

Sementara itu, kepercayaan konsumen terhadap kemampuan pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya kembali melemah di Desember. Indeks Kepercayaan Konsumen terhadap Pemerintah (IKKP) turun sebesar 2,21% menjadi 86,0 dari 87,9 di November.

Pada survei terakhir, semua komponen yang membentuk IKKP (komponen yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, menyediakan dan menjaga fasilitas umum, dan menegakkan hukum) menurun, kecuali komponen yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan lingkungan yang aman dan teratur (indeksnya naik sebesar 1,06% menjadi 100,9 dari 99,8 di November).
(ang/dnl)

Sumber:http://finance.detik.com/read/2012/01/04/100429/1806145/4/ekonomi-ri-membaik-masyarakat-makin-pede?991101mainnews

Masa Depan Pertanian Indonesia

Banyak kalangan pesimis akan masa depan pertanian dan ketahanan pangan di Indonesia. Dunia pertanian seolah-olah menunggu lonceng kematian karena gagalnya berbagai kebijakan pembangunan terkait yang tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan petani.

Problematika pembangunan pertanian memang sangat rumit dan saling berkaitan. Kebijakan yang tidak tepat akan berakibat sangat fatal dan bisa memperburuk kondisi petani sehingga akan lebih menderita lagi.

Dengan mempertimbangkan kekayaan potensi sumber daya baik fisik maupun manusia kita sebenarnya bisa cukup optimis menuju kebangkitan dan kejayaan pertanian yang akhirnya akan membawa peningkatan taraf hidup pelaku utamanya yaitu petani.

Hal yang paling mendasar adalah komitmen dan goodwill segenap komponen bangsa untuk mengembalikan momentum pembangunan pertanian sebagai penggerak ekonomi bangsa. Kemauan politik dan keberpihakan negara dan politisi menjadi salah satu penentu kebangkitan pertanian.

 

Pangan dan Persoalannya
Dalam konteks pembangunan pertanian umum Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Kelapa sawit, karet, dan coklat kita mulai bergerak menguasai pasar dunia. Namun, dalam konteks produksi pangan memang ada suatu keunikan.

Indonesia adalah produsen beras terbesar ketiga dunia setelah China dan India. Kontribusi Indonesia terhadap produksi beras dunia sebesar 8,5 persen atau 51 juta ton (Rice Almanac, 2002). China dan India sebagai produsen utama beras berkontribusi 54 persen. Vietnam dan Thailand yang secara tradisional merupakan negara eksportir beras hanya berkontribusi 54 dan 3,9 persen.

Rerata produksi beras Indonesia 4,3 ton/hektar. Produktivitas tersebut sudah melampaui India, Thailand, dan Vietnam. Meskipun masih di bawah produktivitas Jepang dan China (rerata di atas 6 ton/hektar).

Lalu, kenapa Indonesia hampir setiap tahun selalu menghadapi persoalan berulang dengan produksi pangan. Utamanya yaitu beras?

Ada beberapa persoalan serius yang perlu dicermati dan dicarikan solusinya. Salah satu sebab utama adalah jumlah penduduk yang sangat besar. Data statistik menunjukkan pada kisaran 230-237 juta jiwa. Makanan pokok semua penduduk adalah beras sehingga sudah jelas kebutuhan beras menjadi luar biasa besar.

Penduduk Indonesia merupakan pemakan beras terbesar di dunia dengan konsumsi 154 kg per orang per tahun. Bandingkan dengan rerata konsumsi di China yang hanya 90 kg, India 74 kg, Thailand 100 kg, dan Philppine 100 kg (IRRI, 1999).
Hal itu juga menunjukkan bahwa program diversifikasi pangan di Indonesia masih jauh dari berhasil. Namun, sepanjang kita masih mengkonsumsi beras dengan jumlah sebanyak itu maka problem pangan masih akan sulit diatasi.

Persoalan yang lain adalah transformasi struktural yang kurang berjalan. Di mana pun di dunia ada pola bahwa peran pertanian dalam perkonomian nasional akan semakin menurun dan ada pergerakan angkatan kerja dari pertanian ke sektor industri dan jasa.

Di Indonesia lahan pertanian semakin dipenuhi oleh angkatan kerja baru karena tidak ada alternatif lain untuk mencari pekerjaan. Tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan efisiensi produksinya. Dalam tahap tertentu tesis Clifford Geertz tentang agricultural involution nampaknya telah berlaku.

LANDASAN SISTEM EKONOMI INDONESIA

Secara normatif  landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945.

Dengan demikian maka  sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme); Kemanusiaan  yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi); Persatuan Indonesia  (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyuat dan hajat hidup orang banyak); serta Keadilan Sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama – bukan kemakmuran orang-seorang).

Dari butir-butir di atas, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan  merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus.

Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila, dengan kelengkapannya,  yaitu Pasal-pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan 34.

Berdasarkan TAP MPRS XXIII/1966, ditetapkanlah butir-butir Demokrasi Ekonomi (kemudian menjadi ketentuan dalam GBHN 1973, 1978, 1983, 1988), yang meliputi penegasan berlakunya Pasal-Pasal 33, 34, 27 (ayat 2), 23 dan butir-butir yang berasal dari Pasal-Pasal    UUDS tentang hak milik yuang berfungsi sosial dan kebebasan memilih jenis pekerjaan. Dalam GBHN 1993 butir-butir Demokrasi Ekonomi ditambah dengan unsur Pasal 18 UUD 1945. Dalam GBHN 1998 dan GBHN 1999, butir-butir Demokrasi Ekonomi tidak disebut lagi dan diperkirakan “dikembalikan” ke dalam Pasal-Pasal asli UUD 1945.

Landasan normatif-imperatif ini mengandung tuntunan etik dan moral luhur, yang menempatkan rakyat pada posisi mulianya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan, rakyat sebagai ummat yang dimuliakan Tuhan, yang hidup dalam persaudaraan satu sama lain, saling tolong-menolong dan bergotong-royong.